Liputan6.com, Jakarta - Managing Director Global Relations & Communication Danantara, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, evaluasi BUMN Ekspor akan dilakukan menjelang 1 Januari 2027. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tak langsung ikut terlibat perdagangan ekspor komoditas strategis.
Pahala mengatakan, perannya pada 2027 masih harus menunggu hasil evaluasi yang dilakukan. Mengingat lagi, DSI sudah berjalan sejak Juli 2026 lalu dengan menelaah data ekspor tiga komoditas strategis RI.
Advertisement
"Nanti di sebelum tanggal 1 Januari 2027 tentunya akan dilakukan review mengenai peran lebih lanjut daripada mereka," kata Pahala, di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, dikutip Rabu (7/10/2026).
Dia melihat kemungkinan DSI untuk masuk langsung sebagai pelaku transaksi atau perdagangan ekspor. Di sisi lain, ada kesempatan untuk mengawasi lebih banyak komoditas, diluar minyak sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy.
"Jadi bisa saja di luar tiga komoditas tersebut akan dilakukan perluasan atau terlibat langsung dalam hal pelaksanaan daripada trading," urainya.
Pada saat ini, DSI masih fokus mengumpulkan data-data terkait ekspor komositas strategis. Data dari berbagai pos Kementerian/Lembaga disandingkan untuk menghindari praktik underinvoicing atqu transfer pricing.
"Memang yang akan kita lakukan pada saat ini adalah mereka menjadi yang akan membangun platform untuk misalnya pengumpulan data termasuk juga bagaimana mereka untuk bisa bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain dalam hal menghindari adanya terjadinya tadi kan under-invoicing dan lain sebagainya," jelasnya.
Punya Portal Pantauan
Belum lama ini, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) merilis satu portal pemantauan dana ekspor komoditas strategis. Portal National Data Intelligence (NADI) secara bertahap akan diluncurkan kepada eksportir.
Pelaksanaan ini melibatkan enam asosiasi industri, yaitu Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Indonesian Mining Association (IMA).
"Prioritas kami adalah meningkatkan transparansi dan visibilitas, sekaligus memastikan kegiatan ekspor tetap berjalan lancar. Melalui pilot ini, kami dapat mendengar masukan, menguji proses bersama, dan terus menyempurnakan sistem yang dibangun," ujar Direktur Keuangan dan Treasury DSI, Sinthya Roesly dalam keterangannya.
Proses Pengembangan Platform
Keterlibatan enam asosiasi industri sejak tahap pilot menjadi bagian penting dalam proses pengembangan platform. Terutama untuk memastikan sistem dan mekanisme yang dibangun dapat menjawab kebutuhan operasional pelaku usaha.
Pemerintah dan DSI terus melakukan pembahasan untuk memastikan implementasi ke depan dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang diperbarui, sekaligus tetap menjaga kelancaran kegiatan ekspor.
"Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem ekspor yang lebih transparan, terkoordinasi dan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaku usaha serta pasar global terhadap komoditas strategis Indonesia,” ujar Sinthya.