Amerika Serikat Jual Pemandu Roket Rp 17,8 Triliun ke UEA

UEA borong pemandu roket presisi AS senilai Rp 17,8 triliun demi tangkis drone murah.

oleh Idris Rusadi PutraDiterbitkan 06 Oktober 2026, 19:30 WIB
Ilustrasi negara Amerika Serikat. Credits: pexels.com by Brett Sayles

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat resmi menyetujui penjualan komponen pemandu roket Advanced Precision Kill Weapon System senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 17,8 triliun (kurs Rp 17.883 per US$) ke Uni Emirat Arab (UEA). Total unit yang disetujui mencapai 10.000 unit.

"Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan Uni Emirat Arab dalam menghadapi ancaman saat ini maupun masa depan. Langkah ini dilakukan dengan membangun serta menjaga pertahanan diri yang kuat dan siap siaga, sekaligus memperkuat kerja sama operasional dengan pasukan AS," tulis Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan resminya, mengutip Channel News Asia, Selasa (6/10/2026).

"Penjualan ini juga mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan memperkuat keamanan mitra pertahanan utamanya," tambah pernyataan tersebut.

Teknologi Advanced Precision Kill Weapon System berfungsi mengubah roket biasa tanpa pemandu menjadi amunisi presisi tinggi. Teknologi ini sangat berguna untuk menjatuhkan drone, sehingga negara pengguna tidak perlu membuang-buang rudal mahal hanya untuk melumpuhkan pesawat nirawak yang harganya jauh lebih murah.

UEA Terdampak Konflik dengan Iran

UEA beserta negara-negara Teluk sekutu AS lainnya terdampak cukup parah akibat konflik dengan Iran. Pasukan Teheran berulang kali menargetkan kawasan tersebut menggunakan drone maupun rudal.

Pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS juga menyetujui paket penjualan senilai US$ 400 juta (sekitar Rp 7,1 triliun) ke Kuwait, negara Teluk lainnya. Paket ini mencakup layanan perbaikan dan pengembalian (repair and return) untuk sistem rudal Patriot, yang menjadi benteng utama dalam menangkis serangan Iran di wilayah tersebut.

"Kuwait akan memanfaatkan peningkatan kemampuan ini untuk memperkuat pertahanan dalam negerinya, dan tidak akan kesulitan mengintegrasikan peralatan serta layanan ini ke dalam angkatan bersenjatanya," pungkas Departemen Luar Negeri AS.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya