Bedah APBN 2027 Rp 4.106 Triliun, dari Bansos hingga Pendidikan

Besarnya belanja negara juga membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah. Dalam APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435,1 triliun.

Pada saat yang sama, pemerintah harus mengelola defisit APBN sebesar Rp 671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Karena itu, disiplin fiskal menjadi penting. Jika target pendapatan negara tidak tercapai, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit: meningkatkan defisit atau memangkas belanja yang telah direncanakan.

"Kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi," jelas dia. 

Jika defisit diperbesar, kebutuhan pembiayaan dan utang baru ikut meningkat. Pada akhirnya, beban pembayaran bunga dan pokok utang juga akan semakin besar pada masa mendatang.

Sebagai ilustrasi, kewajiban pembayaran bunga utang yang pada 2015 setara sekitar 10 persen dari pendapatan negara meningkat menjadi sekitar 19 persen pada 2026. Angka tersebut berpotensi terus meningkat apabila defisit tidak dapat ditekan.

Sebaliknya, jika belanja negara dipangkas, sejumlah target ekonomi dan sosial yang dibebankan kepada APBN harus dihitung ulang.

Karena itu, pencapaian target pendapatan negara menjadi sangat penting. Ruang fiskal pemerintah harus dijaga agar program yang menyentuh kehidupan masyarakat tidak terganggu.

APBN pada akhirnya bukan hanya persoalan bagaimana pemerintah membelanjakan uang, tetapi juga bagaimana negara memperoleh pendapatan secara optimal dan menjaga keseimbangan fiskal.

Salah satu alokasi penting dalam APBN 2027 adalah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 539,7 triliun.

Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama perlindungan terhadap masyarakat yang paling rentan.

Ketika keluarga menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau guncangan ekonomi lainnya, negara perlu memastikan mereka tidak semakin terpuruk.

Namun, besarnya anggaran perlindungan sosial harus diikuti dengan ketepatan sasaran.

Masalah inclusion error dan exclusion error tidak boleh dianggap sekadar persoalan administratif. Masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan jangan sampai justru terlewat.

Karena itu, pemutakhiran basis data sosial ekonomi menjadi penting agar subsidi dan perlindungan sosial benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.

Bagi keluarga miskin, kesalahan data bukan persoalan kecil. Bantuan pangan yang tidak diterima dapat mengganggu kebutuhan sehari-hari. Bantuan pendidikan yang terlewat bisa memengaruhi keberlanjutan sekolah anak. Pengeluaran kesehatan yang tidak tertutupi juga dapat menggerus tabungan keluarga.

Dengan demikian, ketepatan sasaran bukan hanya persoalan efisiensi anggaran, tetapi juga keadilan.

Perlindungan sosial juga perlu diarahkan pada pemberdayaan. Bantuan memang diperlukan agar masyarakat tidak jatuh semakin dalam ke kemiskinan. Namun, pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi harus menjadi tangga agar mereka dapat naik kelas.

APBN 2027 mengalokasikan Rp 824 triliun untuk sektor pendidikan.

Anggaran sebesar itu tidak seharusnya hanya dipandang sebagai belanja rutin, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Keberhasilan anggaran pendidikan juga tidak cukup dinilai dari seberapa besar anggaran terserap.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah semakin banyak anak mendapatkan pendidikan berkualitas, apakah angka putus sekolah turun, apakah kualitas guru meningkat, dan apakah lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kesempatan pendidikan juga harus terbuka bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur. Anak petani dapat menjadi dokter. Anak nelayan bisa menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi.

Kemampuan ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi tembok yang menentukan seberapa tinggi seorang anak boleh bercita-cita.

Hal ini semakin penting ketika struktur ekonomi Indonesia berubah cepat. Pemerintah mendorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas.

Infrastruktur memang dapat dibangun dalam beberapa tahun. Namun, membangun manusia yang produktif membutuhkan investasi yang konsisten selama puluhan tahun.

Kemampuan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan, mengembangkan, dan menciptakan teknologi serta industri masa depan.

Karena itu, Rp 824 triliun untuk pendidikan harus menghasilkan mobilitas sosial. Pendidikan harus menjadi salah satu jalan utama agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

APBN 2027 menyediakan sekitar Rp 195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Pada saat yang sama, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada 2,5 persen.

Kedua angka tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kondisi ekonomi sering kali diterjemahkan melalui pertanyaan sederhana: berapa harga beras, telur, minyak goreng, LPG, listrik, dan transportasi? Apakah penghasilan yang dibawa pulang masih cukup hingga akhir bulan?

Karena itu, kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, serta harga panen yang memberikan keuntungan layak. Di sisi lain, konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang terjangkau.

Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kesejahteraan petani. Sebaliknya, kesejahteraan produsen juga tidak boleh dibangun dengan membuat harga pangan terlalu mahal bagi konsumen.

APBN harus menjadi salah satu instrumen untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Pemerataan juga harus dirasakan hingga ke desa.

Dana Desa sebesar Rp 77 triliun dan Transfer ke Daerah Rp 735 triliun harus mampu memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, serta menggerakkan ekonomi lokal.

Kemajuan daerah tidak cukup diukur dari wajah pusat kotanya. Desa juga harus berkembang melalui akses jalan, irigasi, sekolah, layanan kesehatan, pasar, pembiayaan, teknologi, dan kesempatan usaha.

Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menghasilkan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Anggaran ketahanan pangan Rp 195,3 triliun, perlindungan sosial Rp 539,7 triliun, pendidikan Rp824 triliun, Transfer ke Daerah Rp 735 triliun, dan Dana Desa Rp 77 triliun tidak seharusnya dipandang sebagai pos anggaran yang berdiri sendiri.

Seluruhnya harus bertemu dalam kehidupan masyarakat.

Ketika irigasi diperbaiki, pupuk tersedia, dan produktivitas petani meningkat, anggaran pangan sedang bekerja. Ketika anak dari keluarga petani dapat melanjutkan pendidikan tinggi, anggaran pendidikan sedang bekerja.

Ketika keluarga miskin menerima bantuan yang tepat sasaran, perlindungan sosial sedang bekerja. Ketika Puskesmas memiliki tenaga kesehatan, sekolah memiliki guru, dan desa mampu menggerakkan ekonominya, pemerataan mulai terasa.

Keberpihakan kepada rakyat kecil juga tidak berarti kelompok yang sedang berusaha naik kelas boleh diabaikan.

Ada masyarakat yang sudah keluar dari kemiskinan, tetapi belum cukup kuat menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit berat, kenaikan biaya pendidikan, atau tekanan harga. Kelompok ini perlu dijaga agar tidak kembali jatuh.

Karena itu, kebijakan negara tidak cukup membedakan masyarakat dalam dua kelompok, miskin dan kaya. Pemerintah perlu menciptakan tangga ekonomi melalui pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pembiayaan usaha, Kredit Usaha Rakyat, perumahan, transportasi publik, dukungan bagi UMKM, serta lapangan kerja formal.

Pada akhirnya, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari persentase penyerapan anggaran.

Yang lebih penting adalah dampaknya: apakah pekerjaan bertambah, daya beli terjaga, pendidikan semakin mudah diakses, petani lebih sejahtera, UMKM naik kelas, desa semakin produktif, dan kesenjangan antarwilayah mengecil.

Ukuran pemerataan juga sederhana: tempat seseorang lahir tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk maju.

APBN 2027 harus menjadi jembatan agar angka-angka besar dalam anggaran negara benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.