Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong program hilirisasi sisa pengolahan ikan menjadi tepung pakan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan industri pakan nasional terhadap bahan baku impor sekaligus memperkuat kemandirian sektor budidaya.
KKP menilai sisa pengolahan ikan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Aktivitas pendaratan dan pengolahan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu mencatatkan hasil samping (by-product) mencapai 50 hingga 100 kg per hari.
Advertisement
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana, menegaskan bahwa pengolahan hasil samping tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
"Ini bukan sekadar penanganan limbah produksi perikanan, tetapi membuka peluang usaha produk nonpangan dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ujar Erwin dikutip Minggu (4/10/2026).
Erwin menjelaskan, pemanfaatan bagian kepala, tulang, kulit, sisik, hingga jeroan ikan dapat menghasilkan tepung ikan berkualitas sebagai bahan pakan utama. Dengan demikian, limbah produksi perikanan dapat masuk kembali ke dalam rantai ekonomi circular.
Wajib Memenuhi Standar SNI
Sementara itu, perwakilan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Susi Rosellia, mengungkapkan bahwa ketersediaan tepung ikan lokal bermutu sangat krusial untuk menekan biaya produksi pakan serta menjaga keberlanjutan industri akuakultur.
"Ketergantungan terhadap pakan dan bahan baku impor seperti tepung ikan masih cukup tinggi. Pengolahan sisa industri ini menjadi solusi tepat untuk mewujudkan kemandirian budidaya," kata Susi.
Meski demikian, Susi menekankan bahwa produk tepung ikan lokal wajib memenuhi standar SNI 2715:2013. Hal ini bertujuan agar industri pakan memperoleh bahan baku dengan kualitas serta kadar protein yang sesuai dengan standar kebutuhan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, mencatat potensi sisa pengolahan fillet ikan di wilayahnya bahkan bisa mencapai 500 kg per hari, atau berkisar 10 ton setiap bulannya.
"Potensi ini terbukti bernilai tinggi jika dikelola secara terstruktur melalui kemitraan yang jelas antarpemangku kepentingan (stakeholders)," jelas Sri.
Kolaborasi Terintegrasi
Guna mengoptimalkan peluang tersebut, KKP mendorong kolaborasi terintegrasi antara pengelola PPN Palabuhanratu, pemerintah daerah, pelaku usaha, BBPBAT Sukabumi, hingga unit pakan mandiri bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) untuk membangun ekosistem bisnis dengan kepastian pasar.
Lebih lanjut, Erwin menyampaikan bahwa pengolahan produk nonpangan ini sejalan dengan prinsip blue economy (ekonomi biru). Selain mengubah hasil samping perikanan menjadi produk bernilai tambah, langkah ini efektif mengurangi potensi pencemaran lingkungan.
"Industri diversifikasi ini turut mendukung implementasi ekonomi biru yang menekankan pada prinsip keberlanjutan ekologi," imbuh Erwin.
Sebagai langkah konkret, KKP sebelumnya telah menggelar acara Sosialisasi Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Nonpangan di Palabuhanratu pada 10 September 2026 lalu. Kegiatan tersebut melibatkan PPN Palabuhanratu, BBPBAT Sukabumi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, serta akademisi dari Sekolah Vokasi IPB University.