Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung pada Jumat (2/10/2026) mengancam akan mengambil langkah tambahan terhadap Ukraina jika Kyiv tetap tidak mengakui adanya kesepakatan kerahasiaan terkait pemindahan dua tentara Korea Utara (Korut) yang ditangkap, serta tidak menyampaikan permintaan maaf.
"Jika mereka terus menolak mengakui fakta dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, kami akan mengambil langkah-langkah tambahan," kata Lee dalam unggahan di X.
Advertisement
Lee juga menyatakan "penyesalan mendalam" atas pernyataan Ukraina yang menurutnya menyebut bentrokan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan akan segera terjadi. Ia menilai pernyataan semacam itu sama saja dengan mendorong pecahnya perang di Semenanjung Korea.
Hubungan Korea Selatan dan Ukraina memanas sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan lalu bahwa Ukraina telah menyerahkan dua tawanan perang asal Korea Utara kepada Korea Selatan. Kedua tentara itu ditangkap ketika bertempur di pihak Rusia.
Korea Selatan kemudian menuduh Ukraina melanggar kesepakatan untuk merahasiakan pemindahan tersebut demi melindungi kedua tentara itu. Namun, pejabat Ukraina mengatakan tidak pernah ada kesepakatan semacam itu.
"Tidak Menguntungkan Kedua Pihak"
Menurut laporan media Ukraina pada Kamis (1/10) yang mengutip Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha, Ukraina berupaya memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan.
"Saya tidak ingin menyebutnya sebagai sebuah insiden. Anggap saja ini sebagai kesalahpahaman diplomatik," kata Sybiha kepada wartawan dalam sebuah acara, seperti dilaporkan situs berita nv.ua dan sejumlah media lainnya.
Menurut laporan media Korea Selatan, seorang pejabat senior kementerian luar negeri kepada wartawan pada Jumat bahwa menteri luar negeri kedua negara tengah membahas cara Kyiv merespons keberatan Seoul, termasuk kemungkinan menyampaikan permintaan maaf.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dan Sybiha disebut telah berkomunikasi langsung untuk membahas bentuk respons yang diharapkan Seoul dan sejauh mana Ukraina dapat memenuhinya. Pembicaraan itu juga mempertimbangkan kondisi Ukraina yang masih berperang serta perlunya mencari jalan keluar tanpa mempermalukan salah satu pihak.
Perselisihan ini muncul pada saat yang sensitif bagi pemerintahan Presiden Lee. Pemerintahannya tengah berupaya meredakan ketegangan dengan Korea Utara, sekaligus menghadapi dampak politik dari insiden ranjau darat baru-baru ini di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea.
Cho Han-bum, peneliti senior di Korea Institute for National Unification di Seoul, mengatakan langkah tambahan yang mungkin diambil Korea Selatan kemungkinan berkaitan dengan dukungan yang selama ini diberikan Seoul kepada Ukraina, termasuk bantuan kemanusiaan, keuangan, dan rekonstruksi.
"Ukraina akan lebih dirugikan dibanding Korea Selatan karena selama ini menerima dukungan dari Seoul," kata Cho.
Korea Selatan telah memberikan bantuan kemanusiaan dan keuangan kepada Ukraina sejak Rusia menginvasi negara itu pada 2022. Pada Juli, Seoul juga menjanjikan tambahan bantuan nonmiliter senilai US$ 100 juta di sela-sela KTT NATO.
"Namun, perselisihan yang berkepanjangan tidak menguntungkan kedua pihak," tutur Cho.
Ia menambahkan, Korea Selatan juga mengandalkan Ukraina untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas militer Korea Utara.