Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi publik, dan konsensus nasional dalam pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Hal itu dia sampaikan dalam diskusi akademik “Haluan Negara, Haluan Masa Depan” di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Senin (28/9).
"Perumusan arah pembangunan nasional harus dibangun melalui kepemimpinan yang mau mendengar berbagai pandangan. Pemimpin dan wakil rakyat perlu memahami kebutuhan, aspirasi, serta pemikiran masyarakat untuk menghadapi tantangan bangsa di masa depan," ujar Ibas.
Advertisement
Ibas berpandangan, sebagai pemimpin dan sebagai wakil rakyat, dirinya perlu lebih banyak mendengar. Di sisi lain, Ibas menilai kepemimpinan juga membutuhkan visi untuk menentukan arah jangka panjang.
"To lead is to give vision. Sebagai pemimpin, kita harus memiliki visi tentang bagaimana memimpin negeri ini, terlebih dalam era demokratisasi ketika rakyat menjadi bagian utama dari proses kepemimpinan nasional maupun daerah,” katanya.
Ibas menegaskan, pembahasan PPHN tidak semestinya diarahkan untuk menghasilkan legacy politik. Sebab, ada hal lebih penting, yakni memastikan gagasan tersebut memberikan manfaat bagi bangsa. Termasuk mendorong refleksi terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia, termasuk empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945.
"PPHN tidak dapat dilepaskan dari persoalan konsensus nasional. Karena itu, diperlukan meaningful participation dan komunikasi lintas kelompok agar gagasan yang dihasilkan memiliki legitimasi publik," kata Ibas.
Ibas berpandangan, jika PPHN dilanjutkan, rumusannya harus bersifat filosofis dan memberikan arah strategis jangka panjang tanpa mengunci pemerintahan pada detail tertentu. Ia juga menilai perlu dikaji bagaimana PPHN dapat tetap relevan dalam 20, 40, bahkan 60 tahun mendatang serta menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan.
"Perubahan posisi MPR dalam sistem presidensial saat ini, MPR tidak lagi berada dalam posisi sebagai mandataris Presiden seperti dalam konstruksi ketatanegaraan masa lalu. Karena itu, perlu pendalaman mengenai pihak yang memiliki kewenangan menyusun, merumuskan, dan menjalankan PPHN serta kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan," tegas Ibas.
Dalam forum tersebut, Ibas menyebut MPR berperan membuka ruang kajian dan mempertemukan berbagai pemikiran mengenai ketatanegaraan. Ia menyambut kajian Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR serta mendorong masukan dari perguruan tinggi dan para ahli.
"Kami di pimpinan MPR ini hanya menjadi pengatur lalu lintas. Selebihnya tentu kita kembalikan kepada proses beracara dan bernegara,” dia menandaskan.