Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan tugas baru kepada Bahlil Lahadalia. Selain tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil kini dipercaya mengemban posisi sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Prabowo melantik Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026), bersama sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Penugasan ganda tersebut membuat Bahlil memegang peran krusial yang berkaitan erat dengan agenda strategis pemerintah di sektor hilirisasi dan energi.
Advertisement
"Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.
Rincian Harta Kekayaan Bahlil Lahadalia
Seiring dengan penugasan barunya tersebut, aspek transparansi kekayaan Bahlil turut menjadi sorotan. Bahlil Lahadalia tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 344.415.518.982 atau sekitar Rp 344,4 miliar.
Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan tersebut disampaikan Bahlil pada 31 Maret 2026 untuk periode 2025 dengan status verifikasi administratif lengkap.
Aset Tanah dan Bangunan
Porsi terbesar harta Bahlil didominasi oleh aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp 322.381.257.825. Dalam LHKPN tersebut, tercatat ada 19 aset tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Jayapura, Jakarta Selatan, Gianyar, Sragen, hingga Sleman.
Selain properti, Bahlil melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp 1.612.500.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp 20.346.485.157. Untuk alat transportasi dan mesin, ia mencantumkan aset senilai Rp 75.276.000 yang terdiri dari dua unit mobil, yakni Toyota Harrier tahun 2007 dan Honda CR-V tahun 2010.
Dalam laporan LHKPN tersebut, Bahlil tidak mencantumkan catatan utang. Dengan demikian, total bersih harta kekayaannya tetap berada di angka Rp 344.415.518.982.
KPK turut memberi catatan bahwa rincian harta dalam dokumen ini merupakan data yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh penyelenggara negara melalui sistem e-LHKPN, serta tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk menyatakan harta yang bersangkutan bebas atau terkait tindak pidana.