Liputan6.com, Paris - Lebih dari 400 orang, sebagian besar di antaranya anak-anak, ditahan di Prancis pada Selasa (30/9/2026) setelah para pelajar di berbagai wilayah memblokade sekolah mereka. Aksi tersebut digelar untuk memprotes jumlah siswa dalam kelas, kekurangan guru, serta jadwal belajar yang panjang.
Dikutip dari The Guardian, Rabu, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kepada BFM TV bahwa sebanyak 440 orang telah ditahan di seluruh wilayah Prancis. Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah.
Advertisement
"440 orang ditahan di seluruh wilayah nasional. Kami belum memiliki jumlah akhir, tetapi saya diberi tahu bahwa dua pertiganya ditempatkan dalam penahanan polisi," kata Nunez.
Kementerian Pendidikan Prancis menyebut sekitar 400 sekolah terdampak aksi protes atau gangguan pada Selasa. Jumlah tersebut berasal dari sekitar 3.700 sekolah di seluruh negeri.
Demonstrasi bermula di Paris pekan lalu sebelum meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah Prancis.
Di Lille, Prancis utara, pelajar sekolah menengah membakar tempat sampah dan melempar botol, batu paving, serta benda-benda lain ke arah polisi. Petugas kemudian menggunakan gas air mata setelah sejumlah pengunjuk rasa merusak halte bus dan papan reklame.
"Tidak ada yang membenarkan datang ke institusi untuk berdemonstrasi dengan mengenakan masker, menyamarkan wajah, membawa proyektil, dan menunggu aparat penegak hukum datang hanya untuk menyerang mereka," ujar Nunez.
Ia menambahkan, bentrokan pada Selasa mencatat tujuh kejadian pelemparan asam klorida ke arah petugas. Secara keseluruhan, sebanyak 48 polisi terluka dalam bentrokan yang terjadi di berbagai wilayah Prancis.
Konfrontasi antara pelajar dan polisi juga terjadi di Bordeaux, Rennes, Nantes di wilayah barat Prancis, serta Marseille di bagian selatan.
Di Lycée Lamartine, Paris utara, para siswa membawa poster yang mengeluhkan jadwal belajar yang melelahkan. Salah satu poster berbunyi, "Pukul 08.00-18.00. Lebih banyak jam pelajaran daripada waktu tidur."
Di wilayah Seine-Saint-Denis, pinggiran Paris, Wali Kota Bally Bagayoko turut bergabung dalam aksi yang diikuti ratusan siswa di Lycée Paul-Eluard.
Bagayoko memimpin para siswa menyanyikan lagu kebangsaan Prancis. Ia menyebut aksi tersebut "sepenuhnya sah" dan mengeluhkan ketimpangan sumber daya antara kawasan berpenghasilan rendah dan wilayah dengan pendapatan lebih tinggi.
Ketika kerumunan terbentuk, polisi yang membawa tameng antihuru-hara memukul para siswa dengan tongkat, menurut laporan Agence France-Presse.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu sebelumnya mengatakan eskalasi demonstrasi akan menjadi tindakan yang "tidak bertanggung jawab".
"Petasan, kebakaran, kekerasan di sekitar sekolah menengah: tidak ada yang membenarkan tindakan yang membahayakan siswa, staf, maupun polisi," tulis Lecornu di X.
Pemimpin kelompok kiri keras France Unbowed (LFI), Jean-Luc Mélenchon, menanggapi instruksi pemerintah kepada polisi melalui X pada Senin. Ia mengatakan para siswa sekolah menengah yang berunjuk rasa tidak berbahaya dan menuduh pemerintah Lecornu memerintahkan tindakan keras terhadap mereka.
"Para siswa sekolah menengah yang melakukan protes tidak berbahaya. Pemerintahan Lecornu telah memerintahkan tindakan keras. Kekejaman ini tidak bertanggung jawab dan memiliki nuansa rasis yang jelas. Jangan ganggu anak-anak muda kita," tulis Mélenchon.
Ia juga menyerukan kepada pejabat terpilih dan aktivis France Unbowed untuk turun tangan di berbagai lokasi.
Lecornu kemudian membalas pernyataan tersebut di X dan menyebut intervensi Mélenchon sebagai "eskalasi yang tidak bertanggung jawab".
"Tugas pejabat terpilih di republik adalah melindungi kaum muda dan menyerukan ketenangan. Memanfaatkan kemarahan mereka untuk kepentingan partisan adalah tindakan yang salah," tulisnya.
Lecornu juga menyebut tuduhan rasisme yang dilontarkan Mélenchon sebagai "sebuah penghinaan".
Protes para pelajar berlangsung ketika serikat pekerja Prancis melakukan aksi mogok terkait rencana anggaran pemerintah, yang mencakup pemangkasan belanja publik sebesar 54 juta euro.
Banyak pekerja sektor publik berhenti bekerja pada Selasa, termasuk sekitar 40 persen guru sekolah dasar.
Pemblokiran Total Sekolah Menengah
Presiden Union Syndicale Lycéene, serikat siswa sekolah menengah, Ryad Rani sebelumnya menyerukan pemblokiran total sekolah menengah di Prancis sebagai aksi paralel. Namun, ia meminta para pengunjuk rasa tetap damai.
Menurut Rani, serikat tersebut memprotes "kekurangan sumber daya secara umum, ruang kelas yang terlalu penuh dengan 32-35 siswa, serta kekurangan guru dan staf".
Ia juga mengecam surat edaran yang dikirim Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan kepada polisi. Surat tersebut meminta aparat menjaga ketertiban umum di luar sekolah menengah dengan "penggunaan kekuatan secara proporsional".
"Ini benar-benar sebuah skandal. Kita berbicara tentang siswa berusia 15-18 tahun dan satu-satunya respons pemerintah adalah represi otomatis dan terinstitusionalisasi. Ini tidak dapat diterima," kata Rani.
"Para siswa sekolah menengah mengambil tindakan untuk menuntut kondisi yang lebih adil dan setara, tetapi mereka justru dihadapkan dengan BAC dan CRS," lanjutnya, merujuk pada brigade antikejahatan dan polisi antihuru-hara Prancis.
Rani mengatakan sejumlah guru dan staf sekolah bahkan berdiri di depan siswa untuk melindungi mereka dari polisi.
"Itulah gambar yang seharusnya kalian tampilkan," kata Rani kepada BFM TV.
Sekretaris jenderal serikat guru utama Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Caroline Chevé, yang bergabung dalam aksi di pusat Paris pada Selasa, mengatakan dirinya memahami rasa frustrasi para siswa.
"Mereka menghadapi tantangan yang sama seperti kami. Mereka berada di ruang kelas yang terlalu penuh. Terkadang mereka tidak memiliki cukup guru karena kekurangan tenaga pengajar. Mereka melihat kenyataan yang sama seperti kami, dan mereka marah," ujar Chevé.