Liputan6.com, Beograd - Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengundurkan diri dari jabatannya pada Minggu (27/9/2026) untuk maju sebagai calon perdana menteri dalam pemilu parlemen yang digelar lebih awal. Pemilu tersebut akan menjadi ujian bagi kekuasaannya setelah Serbia diguncang gelombang protes selama hampir dua tahun.
Masa jabatan kedua Vucic sebagai presiden sebenarnya baru berakhir pada Mei tahun depan. Namun, konstitusi Serbia melarangnya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Vucic mengatakan ia memilih mundur agar dapat memimpin Partai Progresif Serbia (SNS) yang berhaluan kanan dalam pemilu 25 Oktober.
Advertisement
Kelompok populis yang berkuasa kini menghadapi tantangan besar dari gerakan yang mendapat dukungan luas dari kalangan muda. Gerakan itu berada di balik rangkaian demonstrasi yang bermula setelah kanopi di sebuah stasiun kereta api di Novi Sad runtuh pada November 2024 dan menewaskan 16 orang.
Menurut laporan The Guardian, para mahasiswa awalnya turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban atas tragedi tersebut. Gerakan itu kemudian berkembang menjadi aksi yang lebih luas untuk menuntut keadilan dan memberantas korupsi, sekaligus berupaya mengakhiri kekuasaan SNS yang telah berlangsung selama 14 tahun.
Vucic sendiri telah menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan Serbia selama 12 tahun terakhir, baik sebagai perdana menteri maupun presiden.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan presiden republik," kata Vucic saat membacakan surat pengunduran dirinya.
Pemilu Oktober akan berlangsung di tengah ketegangan politik yang tinggi. Kelompok populis pimpinan Vucic berusaha mempertahankan kekuasaan di tengah meluasnya ketidakpuasan masyarakat.
Keputusan Vucic maju sebagai calon perdana menteri dipandang sebagai upaya untuk tetap berada di posisi puncak pemerintahan sekaligus meningkatkan peluang partainya menghadapi gerakan mahasiswa.
Dalam beberapa pekan terakhir, Vucic berkeliling Serbia dengan kegiatannya disiarkan secara langsung oleh media-media pro-pemerintah. Ia meresmikan jalan baru, menawarkan bantuan tunai dan obat-obatan dengan harga lebih murah, serta mendatangi para pemilih di rumah mereka.
Dalam sistem pemerintahan Serbia, perdana menteri secara formal memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan presiden. Namun, selama dua periode menjabat sebagai presiden, masing-masing selama lima tahun, Vucic tetap menjadi tokoh yang dominan.
Ia beberapa kali memimpin rapat pemerintah dan secara rutin menjadi pihak yang mengumumkan berbagai keputusan serta rencana penting pemerintah.
Biro Riset Sosial Serbia, sebuah lembaga independen, telah mengajukan pengaduan dengan tuduhan bahwa Vucic menyalahgunakan kedudukannya sebagai presiden dan memanfaatkan lembaga publik untuk mempromosikan partainya.
Vucic membantah tuduhan tersebut. Hingga kini, belum ada tanggapan dari lembaga antikorupsi Serbia yang berada di bawah kendali pemerintah.
Posisi penjabat presiden akan diisi Ana Brnabic, sekutu dekat Vucic dan mantan perdana menteri yang saat ini menjadi ketua parlemen menjelang berakhirnya masa jabatan parlemen tersebut.
Setelah parlemen baru terbentuk, ketua parlemen yang baru akan menggantikan Brnabic sebagai penjabat presiden, menunjuk perdana menteri, dan menetapkan jadwal pemilihan presiden.
Vucic dan partainya selama ini dituduh terlibat dalam korupsi yang meluas, memiliki hubungan dengan jaringan kejahatan terorganisasi, serta membatasi kebebasan demokrasi, termasuk terhadap media yang kritis terhadap pemerintah.
Gerakan Mahasiswa Tekan Dominasi Politik Vucic
Sejak berkuasa pada 2012, SNS secara bertahap menguasai berbagai lembaga negara. Partai tersebut membantah telah menyalahgunakan kekuasaan dan berulang kali berjanji akan memberantas korupsi.
Daftar calon yang didukung mahasiswa diisi oleh sejumlah pakar yang belum banyak dikenal publik, profesor, guru, atlet, serta tokoh dari berbagai latar belakang.
Kelompok-kelompok mahasiswa juga berkeliling Serbia menggunakan sepeda sebagai bagian dari kampanye mereka untuk mendorong penegakan hukum dan mengakhiri praktik korupsi.
Menurut para analis, dukungan terhadap kelompok mahasiswa dan Vucic dalam jajak pendapat bersaing ketat. Situasi politik menjelang pemilu bahkan dinilai menyerupai referendum terhadap kekuasaan Vucic.
Selain mereka, pemilu diikuti pula Partai Sosialis yang menjadi sekutu Vucic, aliansi oposisi pro-Uni Eropa, serta sejumlah kelompok yang lebih kecil.
Pihak berwenang mengambil tindakan keras terhadap para demonstran, termasuk dengan kekerasan oleh polisi dan penahanan.
Pada saat yang sama, Vucic menuduh lawan-lawan politiknya dan media yang kritis terhadap pemerintah berniat menghancurkan negara dengan dukungan kekuatan asing yang tidak ia sebutkan secara jelas. Tuduhan itu disampaikan tanpa menyertakan bukti.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Serbia, RTS, pada Minggu, Vucic mengatakan kekuatan asing dan sejumlah pihak di dalam negeri yang tidak ia sebutkan identitasnya berencana memicu kerusuhan pada malam pemilu.
Upaya Serbia untuk bergabung dengan Uni Eropa tersendat selama pemerintahan Vucic karena kemunduran demokrasi serta penolakan Serbia untuk mengikuti sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.