Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi mengungkapkan tidak ada anggaran untuk pemasangan CCTV di seluruh lapas dan rutan pada 2026. Kondisi tersebut membuat sejumlah satuan kerja pemasyarakatan berupaya memasang kamera pengawas secara swadaya sesuai kemampuan masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Mashudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut membahas tindak lanjut temuan Ombudsman RI terkait fasilitas khusus atau hunian yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Advertisement
“Perlu kami sampaikan bahwa kita punya wacana dan keinginan kita sangat besar, ingin semuanya bahwa peralatan elektronik yang ada di lapas dan rutan. Namun sampai tahun ini, secara jujur kami bukan ngeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada,” kata Mashudi.
Adapun keterbatasan CCTV tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti anggota dewan dalam pembahasan mengenai pengawasan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, termasuk setelah temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.
Tunggu Dukungan Anggaran
Menurut Mashudi, pihaknya tetap merencanakan pemasangan CCTV secara menyeluruh. Sembari menunggu dukungan anggaran, masing-masing lapas dan rutan disebut berupaya memenuhi kebutuhan pengawasan dengan kemampuan yang tersedia.
“Tapi kami tidak ngeles apa pun bentuknya, kami daripada masing-masing Kalapas berupaya ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan,” ungkapnya.
Ia berujar, karena belum tersedianya anggaran khusus, pemasangan CCTV yang dilakukan oleh lapas dan rutan saat ini bergantung pada kemampuan masing-masing satuan kerja.
“Nah ini yang menjadikan daripada keinginan kami, kita semuanya 2026 ada, namun ya yang dilakukan oleh Kalapas dan Rutan ya swadaya, semampunya yang ada bagaimana penempatan yang ada di tempat lapas,” katanya.