Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa kaum buruh membawa lima tuntutan utama dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Lima poin krusial tersebut meliputi sistem pengupahan, pesangon, outsourcing (alih daya), jaminan sosial, serta aturan pemagangan.
Isu-isu strategis ini terus dikawal oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Pengawalan tersebut ditunjukkan lewat aksi damai yang melibatkan sekitar 50 ribu buruh di kawasan Jalan Sudirman dan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Advertisement
Usai menggelar orasi, perwakilan buruh dijadwalkan kembali melakukan perundingan mendalam terkait pasal-pasal krusial bersama pimpinan DPR RI dan seluruh fraksi.
"Hal-hal yang krusial akan segera kami rundingkan besok bersama Pimpinan DPR, Bapak Dasco, dan seluruh fraksi di DPR," ujar Andi Gani di sela-sela aksi, Kamis (24/9/2026).
DPR Respons Aspirasi, Buruh Siapkan Aksi Lebih Besar
Andi Gani mengapresiasi langkah DPR RI yang mulai melunak dan mengubah beberapa pasal yang sebelumnya ditentang oleh kelompok pekerja. Perubahan ini dinilai sebagai sinyal positif dalam proses perancangan RUU Ketenagakerjaan.
"Kami mendapatkan kabar baik kemarin sore, DPR mulai mengubah beberapa pasal yang kami tentang. Kami akan segera membangun komunikasi intensif bersama DPR dan pemerintah agar pembahasan ini benar-benar serius," tuturnya.
Meski demikian, KBPBI menegaskan akan tetap mengawal draf RUU Ketenagakerjaan versi serikat pekerja agar diakomodasi secara utuh oleh pembuat undang-undang. Jika tuntutan tersebut diabaikan, buruh telah menyiapkan gelombang aksi susulan yang lebih besar pada awal Oktober 2026.
"Aksi hari ini baru lima persen dari kekuatan kami. Ini peringatan agar pemerintah dan DPR tidak bermain-main. Jika aspirasi tidak diakomodasi, kami pastikan akan melipatgandakan kekuatan bersama para presiden buruh di KBPBI dengan mengerahkan hingga 100 ribu massa ke Jakarta secara aman dan damai," tegas Andi Gani.
Tegaskan Aksi Murni Aspirasi, Bukan Gerakan Politik
Di sisi lain, Andi Gani menepis tuduhan yang menyebut pergerakan massa buruh bertujuan untuk menjatuhkan atau menggoyahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meluruskan bahwa aksi ini murni perjuangan hak-hak pekerja.
Ia menegaskan komitmen KBPBI—yang mewakili mayoritas elemen buruh di Indonesia—untuk tetap mendukung kepemimpinan nasional hingga akhir masa jabatan.
"KBPBI yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh di Indonesia berkomitmen mendukung dan menjaga Presiden Prabowo Subianto sampai 2029. Itu komitmen pasti dari kami," pungkasnya.