Liputan6.com, Jakarta - Satreskrim Polresta Tuban menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kualitas beras Bantuan Pangan yang disalurkan Perum Bulog. Beras yang diterima sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) diduga dicampur dengan beras berkualitas lebih rendah.
Beras tersebut disebut berwarna kekuningan dan mengeluarkan bau apek sehingga memunculkan dugaan adanya pencampuran dengan beras berkualitas lebih rendah.
Advertisement
Kepolisian turun ke lapangan untuk mendalami keluhan tersebut sekaligus memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan maupun distribusi beras Bantuan Pangan kepada masyarakat.
Kasat Reskrim Polresta Tuban AKP Arya Widjaya melalui Kanit Tindak Pidana Ekonomi (Pidek) Satreskrim Polresta Tuban Ipda Febri Bachtiar Irawan memastikan pihaknya melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
"Pastinya kita melakukan penyelidikan dan tindak lanjut," ungkap Febri, Rabu (23/9/2026).
Febri menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, termasuk dugaan pengoplosan beras medium yang diperuntukkan bagi program Bantuan Pangan, kepolisian akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Sejauh ini belum ada perkara yang ditangani terkait pengoplosan beras Bulog," tambah Febri yang juga Koordinator Satgas Ketahanan Pangan Tuban.
Menurutnya, hingga kini kepolisian belum menerima laporan resmi terkait dugaan pengoplosan tersebut. Namun, polisi telah melakukan pemantauan dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan keluhan masyarakat mendapat penanganan.
"Kita sudah turun ke lapangan untuk memastikan keluhan masyarakat terhadap kualitas beras agar ditangani dengan baik," jelasnya.
Febri juga mengimbau masyarakat penerima Bantuan Pangan yang mendapatkan beras dengan kualitas tidak sesuai agar tidak ragu menyampaikan keluhan maupun laporan.
Pengaduan, kata dia, dapat disampaikan secara berjenjang melalui pemerintah desa maupun kecamatan untuk kemudian diteruskan kepada pihak terkait, termasuk Bulog. Dengan demikian, pemeriksaan dan penanganan, termasuk penggantian apabila diperlukan, dapat segera dilakukan.
"Jangan sampai beras Bantuan Pangan ini merugikan penerima manfaat," tegasnya.
DPRD Soroti Pengawasan Bulog
Polemik kualitas beras Bantuan Pangan tersebut turut mendapat perhatian Anggota Komisi III DPRD Tuban, Luqmanul Hakim.
Ia menduga persoalan tersebut berkaitan dengan kurang optimalnya pengawasan dalam proses penyaluran beras bantuan kepada masyarakat.
"Jelas ada indikasi ketidaktelitian dalam pengawasan," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena bantuan pangan ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Bantuan ini sedianya untuk mereka yang kurang mampu agar meringankan beban. Jika kemudian kualitasnya buruk tentu saja ini akan membuat penerima nelangsa," imbuhnya.
Bulog: Tidak Bisa Langsung Disimpulkan Dioplos
Sementara itu, Humas Perum Bulog Kantor Cabang Bojonegoro yang mencakup wilayah Tuban, Eko Zamroni, mengatakan pihaknya tidak dapat langsung menyimpulkan adanya pencampuran atau pengoplosan hanya berdasarkan informasi maupun aduan masyarakat.
"Terkait dugaan pencampuran atau pengoplosan, Bulog tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi atau aduan, tetapi akan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi atau laporan yang perlu diverifikasi," jelas Eko.
Ia menegaskan Bulog berkomitmen memastikan beras yang disiapkan untuk program Bantuan Pangan memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Untuk memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat, Bulog melakukan pemeriksaan dan pengawasan kualitas mulai dari proses pengemasan hingga sebelum beras dikirim ke titik distribusi," katanya.
158 Sak Beras Diganti
Sejumlah warga Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, mengeluhkan kualitas beras Bantuan Pangan yang mereka terima.
Beras yang diterima pada Kamis (17/9/2026) tersebut disebut berwarna kekuningan dan mengeluarkan bau apek. Kondisi itu kemudian memunculkan dugaan adanya pencampuran dengan beras berkualitas lebih rendah.
Keluhan warga selanjutnya ditindaklanjuti Bulog dengan melakukan penggantian beras.
Kepala Desa Prunggahan Wetan, Heri Winarko, mengatakan sebanyak 158 sak beras yang dinilai memiliki kualitas kurang baik telah ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih baik.
"Ada 158 sak yang ditukar oleh Bulog dengan beras yang kualitasnya lebih baik," pungkasnya.