Perintah Prabowo, Harga BBM Subsidi Tak Naik Hingga Akhir 2026

Menteri Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun sesuai arahan Presiden Prabowo. Harga BBM non-subsidi sesuai pasar global.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 22 September 2026, 17:20 WIB
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dioperasikan PT Pertamina Patra Niaga menjalankan penugasan Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat. (Dok Pertamina)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi riuhnya pembahasan di media sosial mengenai isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia menegaskan bahwa harga BBM subsidi dijamin tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, sementara penyesuaian harga BBM non-subsidi murni mengikuti mekanisme harga pasar minyak dunia.

Bahlil meminta masyarakat untuk cermat dan tidak menelan mentah-mentah kabar simpang siur terkait harga BBM di media sosial. Ia menerangkan bahwa pergerakan harga BBM non-subsidi sangat bergantung pada fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP).

"Coba cek dulu. Kalau harga minyak non-subsidi itu akan mengikuti harga pasar. Kalau harga pasar globalnya itu ICP-nya naik, otomatis dia akan naik. Tapi kalau harga ICP-nya turun, pasti juga dia akan melakukan koreksi," ujar Bahlil di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (22/9/2026).

Pemerintah turut menjamin pasokan BBM nasional dalam posisi aman di atas batas standar kecukupan, yakni berkisar 18–21 hari operasional. Kepastian tidak adanya kenaikan tarif BBM subsidi juga disebutnya sebagai instruksi langsung dari Kepala Negara.

"Harga minyak subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan ada kenaikan. Sudah, itu deal, itu perintah Pak Presiden Prabowo," tegas Bahlil.

 

Sentil Mobil Mewah dan Praktik Tangki Modifikasi

Petugas SPBU Pertamina mengisi BBM jenis Pertamax ke kendaraan. (Dok Pertamina Patra Niaga)

Di samping itu, Bahlil kembali mengimbau kelompok masyarakat berekonomi mampu untuk memupuk kesadaran dengan tidak mengonsumsi BBM subsidi yang sejatinya dialokasikan untuk warga kurang mampu.

"Saya mengimbau terus ini. Yang mampu, yang pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, ya janganlah pakai BBM subsidi," tuturnya.

Ia menyayangkan masih maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Bahlil mencontohkan temuan kasus penyelewengan di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana sebuah kendaraan didapati memodifikasi tangki agar bisa menyedot BBM subsidi dalam volume besar untuk dijual kembali.

"Memang terjadi shifting. Gimana tidak shifting kalau mobil bagus diisi minyak subsidi, habis itu dijual lagi. Ya kasihan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya jatahnya diambil," cetusnya.

"Masa sih kita tidak malu sama saudara-saudara kita yang harus mendapatkan subsidi BBM, tapi jatahnya diambil oleh orang yang mampu," pungkas Bahlil.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya