Liputan6.com, Suva - Fiji menetapkan darurat nasional HIV setelah data menunjukkan sekitar satu dari setiap 60 orang di negara kepulauan Pasifik Selatan itu diperkirakan terinfeksi HIV.
Pemerintah Fiji seperti dilaporkan Associated Press menyatakan akan memperluas tes dan pengobatan untuk menangani lonjakan infeksi baru. Menurut Program Gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HIV/AIDS (UNAIDS), jumlah infeksi baru meningkat 12 kali lipat dalam 15 tahun terakhir.
Advertisement
Data terbaru UNAIDS menunjukkan sekitar 9.000 orang hidup dengan HIV di Fiji pada 2025. Jumlah penduduk negara itu sendiri kurang dari satu juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, hanya 39 persen yang mengetahui status HIV mereka dan baru 22 persen yang menerima terapi antiretroviral.
Pejabat Fiji mengatakan saat ini satu dari setiap 60 orang dewasa di negara itu hidup dengan HIV, dibandingkan satu dari 167 orang pada lima tahun lalu. Di kalangan perempuan hamil, angkanya mencapai satu dari setiap 50 orang.
"Ini berarti HIV kini menjadi krisis nasional dan pemerintah menanganinya sebagai krisis. Kita tidak bisa lagi menanganinya dengan cara-cara biasa," kata Menteri Kesehatan Fiji Antonio Lalabalavu dalam pernyataan video di Facebook.
"Jumlah orang yang hidup dengan HIV di Fiji kini lebih banyak daripada sebelumnya."
Lalabalavu menjelaskan bahwa HIV telah ditetapkan sebagai wabah pada Januari 2025. Namun, Kabinet Fiji pada bulan ini memutuskan langkah penanganan tersebut tidak lagi cukup sehingga statusnya dinaikkan menjadi darurat nasional.
Menurut Lalabalavu, penetapan status darurat nasional mengharuskan berbagai lembaga pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani krisis HIV.
Ia menambahkan, semakin banyak kasus HIV ditemukan karena tes kini menjangkau lebih banyak orang. Pemerintah juga menyatakan akan memperluas layanan tes gratis dan pengobatan gratis bagi mereka yang dinyatakan positif HIV, serta menyediakan jarum suntik bersih bagi pengguna narkoba.
Namun, stigma terhadap orang dengan HIV masih menjadi persoalan.
"Ini soal melindungi masyarakat—bukan menghakimi, mengawasi, atau mempermalukan mereka," tutur Lalabalavu.
Krisis HIV di Kawasan Pasifik
Para analis mengatakan krisis HIV di Fiji antara lain dipicu oleh meningkatnya penggunaan metamfetamin dengan cara disuntikkan. Penggunaan narkoba tersebut melonjak di kawasan Pasifik seiring banyaknya negara kepulauan yang dimanfaatkan para penyelundup sebagai jalur transit narkoba.
Angka HIV di negara-negara kepulauan Pasifik umumnya rendah, kecuali di Papua Nugini. Infeksi HIV di negara itu meningkat tajam sejak 2010 hingga menjadi yang tertinggi dan mengalami pertumbuhan tercepat di kawasan.
Pemerintah Papua Nugini menetapkan krisis HIV nasional pada Juni 2025.
Bahkan di negara-negara dengan angka HIV yang rendah, para pejabat tetap mengkhawatirkan kemungkinan munculnya wabah. Sebagian besar negara kepulauan Pasifik memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil, sementara layanan kesehatan tidak selalu tersedia atau mendapatkan pendanaan yang memadai. Kondisi tersebut membuat penularan HIV lebih sulit dikendalikan.
Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima mengatakan krisis di Fiji menjadi pengingat keras bagi dunia bahwa AIDS belum berakhir.