Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui usulan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas agar biaya kuliah di perguruan tinggi negeri digratiskan. Persetujuan itu disampaikan Presiden secara langsung pada puncak perayaan HUT ke-28 PAN di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat malam, 18 September 2026.
Usulan itu bermula saat Zulhas menyampaikan keluhan mahasiswa dan calon mahasiswa mengenai mahalnya biaya masuk jalur mandiri. Sementara, mereka sangat ingin melanjutkan pendidikan ke kampus negeri.
Advertisement
"Banyak anak-anak muda sekarang yang mendaftar di universitas negeri. Bayarannya mahal, Pak. Jalur mandiri bayarannya mahal," ujar Zulkifli Hasan.
"Tolong, Pak, mereka menyampaikan aspirasi bayaran mahal itu kalau bisa kita bisa koreksi. Karena harapan anak-anak muda kita tentu di kampus-kampus negeri, Pak," lanjutnya.
Usulan Zulhas disambut antusias Prabowo. Dia menjanjikan segera menggelar ratas menindaklanjuti keluhan itu.
"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegas Presiden Prabowo.
Mengenai sumber pembiayaannya, Presiden menyatakan anggaran dapat berasal dari pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi. "Nanti, nanti, nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dinyolong, yang dicuri," ujarnya.
Jika kebijakan ini terwujud, pintu perguruan tinggi negeri terbuka jauh lebih lebar bagi anak-anak dari keluarga yang selama ini terhalang biaya. Anak nelayan, anak petani, anak pengemudi ojek online, dan anak pedagang kecil dapat melanjutkan kuliah sampai meraih gelar sarjana tanpa orang tuanya harus menjual aset, berutang, atau menunda cita-cita anaknya. Selama ini, tidak sedikit lulusan SMA dengan nilai baik yang batal mendaftar jalur mandiri semata-mata karena tidak sanggup membayar uang pangkal.
Bagi Zulkifli Hasan, akses ke kampus negeri tidak boleh ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga maupun daerah asal. "Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan," katanya.
Zulkifli Hasan menegaskan mahasiswa hari ini adalah generasi yang akan memimpin Indonesia saat republik ini berusia 100 tahun pada 2045. Karena itu, hambatan biaya kuliah pada hari ini berdampak langsung pada kualitas kepemimpinan nasional di masa depan.
PAN menyatakan siap mengawal pembahasan kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri tersebut, baik melalui Fraksi PAN di DPR RI maupun melalui struktur partai di daerah.