Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan swasembada energi dengan mengoptimalkan berbagai kekuatan dan sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Upaya tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan sidang yang dipimpin langsung Prabowo selaku Ketua DEN tersebut membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Advertisement
"Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri," kata Teddy usai mendampingi Prabowo memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Fokus Percepatan
Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan pengembangan sumber energi yang berasal dari dalam negeri. Potensinya mencakup komoditas seperti kelapa sawit, jagung, singkong, dan tebu, serta sumber energi berupa batu bara, panas bumi, dan energi surya.
Pemerintah juga mendorong pengembangan B50 dan E50 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Di sektor energi terbarukan, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) turut dipercepat dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun.
Di sektor minyak, pemerintah akan mengoptimalkan ladang dan sumur yang sudah berproduksi sekaligus mempercepat eksplorasi. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak nasional dari sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Tindak Lanjut PLTN
Sidang DEN juga membahas tindak lanjut rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pelaksanaannya akan mengikuti kajian dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat bauran energi nasional.
Agar berbagai agenda tersebut berjalan secara terarah, pemerintah akan menyusun peta jalan energi yang lengkap dan terukur. Dokumen tersebut akan memuat target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tugas dalam implementasinya.
Menurut Teddy, Prabowo memandang kemandirian energi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan kemampuan Indonesia menentukan arah pembangunannya di tengah perubahan situasi global.
"Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global," jelas Teddy.