Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mematangkan rencana induk (master plan) proyek strategis Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Kemenko IPK rutin berkoordinasi serta memberikan direktif teknis agar proyek mega-infrastruktur ini dapat dijabarkan dengan presisi.
Advertisement
AHY menekankan bahwa penanganan akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah pesisir yang saat ini berada dalam kondisi paling rentan.
"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya, Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer ini adalah proyek yang luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari yang paling rentan, yaitu Teluk Jakarta. Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (14/9/2026).
Selain Jakarta, kawasan pesisir Jawa Tengah juga menjadi perhatian utama mengingat tingginya laju penurunan tanah (land subsidence) serta ancaman banjir rob bulanan.
"Kemudian, lanjutnya, di Jawa Tengah yang paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob, tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak. Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen. Segmen pertama sampai dengan sekian belas segmen dari barat ke timur. Ini masih terus dimatangkan, walaupun ada rencana yang dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya groundbreaking fisik. Ini juga kami akan terus mengawalnya terlebih dahulu," katanya.
Strategi Komprehensif Hulu ke Hilir
AHY menjelaskan bahwa pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, hingga normalisasi sungai merupakan satu kesatuan kerja besar dari hulu sampai ke hilir. Upaya mencegah banjir rob dan penurunan tanah tidak bisa sekadar mengandalkan konstruksi beton semata, melainkan wajib menekan eksploitasi penggunaan air tanah oleh masyarakat.
"Kemudian mencegah banjir kiriman berarti di hulu juga harus ditata. Saya ulangi, tata ruangnya tidak boleh diabaikan, baru kita bicara hilir," katanya.
Menghadapi dampak pemanasan global (global warming) dan kenaikan permukaan air laut di wilayah hilir, pemerintah memadukan solusi struktural dan alami.
"Selebihnya menggunakan nature-based solution, solusi berbasis alam yang sering digunakan adalah mangrove yang paling baik, dan ini yang bisa dilakukan lebih cepat," pungkasnya.