Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah menyiapkan serangkaian pengujian terhadap sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum diterapkan secara nasional.
Pengujian dilakukan untuk memastikan portal Perlinsos mampu melayani masyarakat dalam jumlah besar secara bersamaan. Hal ini penting mengingat sistem tersebut diperkirakan akan diakses sekitar 50 juta masyarakat.
Advertisement
"Dalam kerangka menyampaikan atau membawa rasa keadilan kepada masyarakat, maka tentu layanan harus andal. Dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini," ujar Meutya dalam konferensi pers bersama Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, pengujian tersebut juga akan mencakup pengaturan waktu akses masyarakat. Pemerintah akan melihat pola penyebaran akses agar tidak terjadi penumpukan atau gangguan ketika masyarakat mengakses portal secara bersamaan.
Meutya mengatakan, pemerintah telah menyepakati pelaksanaan stress test dan load test untuk menguji kemampuan serta keandalan sistem. Proses tersebut akan dilakukan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terutama untuk memastikan aspek keamanan sistem dan perlindungan data.
"Sehingga kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya, agar, ini salah satu concern-nya soalnya Pak, adalah keamanan. Dan termasuk juga keamanan data," ucap dia.
Siapkan Mekanisme Sanggah
Meutya menambahkan, pemerintah telah melihat langsung pelaksanaan sistem tersebut dalam tahap uji coba di Sleman. Dari pemantauan tersebut, dia melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi.
"Kita sudah melihat langsung di Sleman dan pada paling pentingnya adalah masyarakat sangat antusias. Ini ditunggu-tunggu," kata Meutya.
Pemerintah selanjutnya akan memperluas penerapan sistem Perlinsos dari sebelumnya diuji coba di 215 kabupaten menjadi roll out secara nasional.
Meutya mengatakan, penerapan sistem dalam skala besar tidak akan langsung berjalan sempurna. Karena itu, kata dia, pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah apabila ditemukan kesalahan dalam data masyarakat.
"Maka ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah, secara sistem mekanisme sanggah juga sudah siap, untuk kemudian data selalu diperbaiki," ucap Meutya.
Menurut Meutya, mekanisme tersebut memungkinkan perbaikan data dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah berharap kesiapan data, infrastruktur, dan masyarakat dapat semakin baik menjelang penerapan nasional pada Oktober 2026.
"Mudah-mudahan, Oktober data sudah bisa jauh lebih siap, sistem infrastruktur sudah lebih siap, dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data," tutup Meutya.