Liputan6.com, Jakarta: Silaturahmi di Markas Kepolisian Resor Banjarnegara, Jawa Tengah, 4 Juli silam, mulanya berlangsung damai. Penuh canda dan tawa. Namun, belakangan, acara itu menuai protes. Muasalnya, sang sahibulhajat, Kepala Kepolisian Wilayah Banyumas Komisaris Besar Polisi A.A. Mapparessa diduga mengarahkan para undangan untuk mencoblos pasangan calon presiden Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi. "Tugas saya dari Kapolri sudah selesai," kata Mapparessa.
Istri Kapolwil Banyumas juga menambahkan. Sang istri mengatakan, sejauh ini cuma pemerintah sekarang yang punya akses ke Polri. "Menurut pendapat pribadi saya, pasangan Megawati-Hasyim adalah yang terbaik," kata sang istri. Seusai acara, tak lupa, Kapolwil Banyumas membagikan buah tangan dalam amplop kepada peserta. Tak jelas apa isi amplop tersebut. Yang jelas, semua undangan tampak mesem-mesem puas [baca: Iluni Menuduh Polri Menyalahgunakan Wewenang dalam Pilpres].
Sejatinya acara bersifat intern. Namun apa lacur, kegiatan yang direkam dalam kepingan cakram padat itu menjadi konsumsi publik. Angin tak segar pun mulai kencang mengarah ke Polri. Berbagai kalangan menilai isi video compact disk adalah bentuk pelanggaran kampanye. Apalagi acara diadakan satu hari menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden. "Polri seharusnya netral," kata anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Ibrahim Zakir dalam acara Topik Minggu Ini di Studio Liputan 6 SCTV, Rabu (28/7) malam. Hadir pula dalam acara ini Kepala Divisi Bimbingan Hukum Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi D.P.M. Sitompul.
Sitompul membantah kalau yang dilakukan Mapparessa adalah instruksi Kapolri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar. Bantahan disertai beberapa berkas bukti pemerintah. "Dari semua bukti, sepertinya Kapolwil Banyumas keliru menerjemahkan instruksi," jelas Sitompul. Di samping itu, Polri juga sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut.
Sejauh ini, Sitompul menambahkan, Polri sudah meminta keterangan beberapa saksi. Polisi juga telah memeriksa Sumadiono, pemilik rental VCD langganan Polres Banjarnegara yang membuat dokumentasi kegiatan internal itu. Kini polisi sedang membidik Puji Raharjo, orang yang pertama kali meminjam rekaman VCD bermasalah ini dari Sumadiono [baca: Pengganda VCD Kapolwil Banyumas Diburu].
Menurut Ibrahim, sudah tugas polisi-lah untuk menuntaskan kasus ini. Namun dia menyayangkan usaha Polri. Soalnya ada kesan Polri sedang membelokkan isu dari ketidaknetralan polisi menjadi bentuk kriminal biasa. Ibrahim mengatakan, penyelidikan Polri belum menyentuh subtansi kasus ini: materi pengarahan Mapparessa.
Yang menarik, sepertinya kasus seperti ini tak cuma terjadi di Banjarnegara. Disinyalir Polri menggunakan jurus serupa untuk memenangkan pasangan Megawati-Hasyim di sejumlah daerah. "Di Jawa Timur, seorang ibu juga melihat kegiatan yang sama [seperti di Banjarnegara]," kata Pripurno, peserta dialog melalui sambungan telepon.
Ibrahim mengatakan, Iluni juga menerima pengaduan sejenis seperti di Langkat, Sumatra Utara dan Boyolali, Jawa Tengah. Namun semua baru tahap informasi. Menurut Ibrahim, Iluni baru berani menindaklanjuti informasi tersebut bila sang pelapor mau mempublikasikan. "Kalau begini-begini aja, kan rumor," terang Ibrahim.
Sitompul menyarankan kepada masyarakat luas segera melapor bila memang memiliki bukti sejenis. "Polri akan menindaklanjutinya. Apalagi, tegas-tegas Kapolri sudah menyatakan kita [Polri] netral," ungkap Sitompul. Polri juga tak akan membeda-bedakan pengusutan antara anggota polisi dan sipil. "Jadi tak benar kalau yang melakukan penyimpangan polisi akan didiamkan," kata Sitompul. Namun, dia buru-buru menambahkan, undang-undang yang mengatur memang berbeda.
Kini Polri tampaknya sedang pusing menyusul merebaknya kasus tersebut. Kendati begitu, sepertinya tak ada yang bisa membantah, selama ini hubungan Polri dan Megawati memang cukup harmonis. Bahkan, Megawati berani terang-terangan lebih memperhatikan Polri. "Cuma saya dan ayah saya [Presiden Soekarno] yang mau membangun asrama Polri," kata Megawati saat meresmikan Asrama Brigade Mobil Polri beberapa waktu silam [baca: Presiden: Pimpinan TNI/Polri Jangan Korupsi].(ICH)
Istri Kapolwil Banyumas juga menambahkan. Sang istri mengatakan, sejauh ini cuma pemerintah sekarang yang punya akses ke Polri. "Menurut pendapat pribadi saya, pasangan Megawati-Hasyim adalah yang terbaik," kata sang istri. Seusai acara, tak lupa, Kapolwil Banyumas membagikan buah tangan dalam amplop kepada peserta. Tak jelas apa isi amplop tersebut. Yang jelas, semua undangan tampak mesem-mesem puas [baca: Iluni Menuduh Polri Menyalahgunakan Wewenang dalam Pilpres].
Sejatinya acara bersifat intern. Namun apa lacur, kegiatan yang direkam dalam kepingan cakram padat itu menjadi konsumsi publik. Angin tak segar pun mulai kencang mengarah ke Polri. Berbagai kalangan menilai isi video compact disk adalah bentuk pelanggaran kampanye. Apalagi acara diadakan satu hari menjelang hari pencoblosan pemilihan presiden. "Polri seharusnya netral," kata anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Ibrahim Zakir dalam acara Topik Minggu Ini di Studio Liputan 6 SCTV, Rabu (28/7) malam. Hadir pula dalam acara ini Kepala Divisi Bimbingan Hukum Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi D.P.M. Sitompul.
Sitompul membantah kalau yang dilakukan Mapparessa adalah instruksi Kapolri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar. Bantahan disertai beberapa berkas bukti pemerintah. "Dari semua bukti, sepertinya Kapolwil Banyumas keliru menerjemahkan instruksi," jelas Sitompul. Di samping itu, Polri juga sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut.
Sejauh ini, Sitompul menambahkan, Polri sudah meminta keterangan beberapa saksi. Polisi juga telah memeriksa Sumadiono, pemilik rental VCD langganan Polres Banjarnegara yang membuat dokumentasi kegiatan internal itu. Kini polisi sedang membidik Puji Raharjo, orang yang pertama kali meminjam rekaman VCD bermasalah ini dari Sumadiono [baca: Pengganda VCD Kapolwil Banyumas Diburu].
Menurut Ibrahim, sudah tugas polisi-lah untuk menuntaskan kasus ini. Namun dia menyayangkan usaha Polri. Soalnya ada kesan Polri sedang membelokkan isu dari ketidaknetralan polisi menjadi bentuk kriminal biasa. Ibrahim mengatakan, penyelidikan Polri belum menyentuh subtansi kasus ini: materi pengarahan Mapparessa.
Yang menarik, sepertinya kasus seperti ini tak cuma terjadi di Banjarnegara. Disinyalir Polri menggunakan jurus serupa untuk memenangkan pasangan Megawati-Hasyim di sejumlah daerah. "Di Jawa Timur, seorang ibu juga melihat kegiatan yang sama [seperti di Banjarnegara]," kata Pripurno, peserta dialog melalui sambungan telepon.
Ibrahim mengatakan, Iluni juga menerima pengaduan sejenis seperti di Langkat, Sumatra Utara dan Boyolali, Jawa Tengah. Namun semua baru tahap informasi. Menurut Ibrahim, Iluni baru berani menindaklanjuti informasi tersebut bila sang pelapor mau mempublikasikan. "Kalau begini-begini aja, kan rumor," terang Ibrahim.
Sitompul menyarankan kepada masyarakat luas segera melapor bila memang memiliki bukti sejenis. "Polri akan menindaklanjutinya. Apalagi, tegas-tegas Kapolri sudah menyatakan kita [Polri] netral," ungkap Sitompul. Polri juga tak akan membeda-bedakan pengusutan antara anggota polisi dan sipil. "Jadi tak benar kalau yang melakukan penyimpangan polisi akan didiamkan," kata Sitompul. Namun, dia buru-buru menambahkan, undang-undang yang mengatur memang berbeda.
Kini Polri tampaknya sedang pusing menyusul merebaknya kasus tersebut. Kendati begitu, sepertinya tak ada yang bisa membantah, selama ini hubungan Polri dan Megawati memang cukup harmonis. Bahkan, Megawati berani terang-terangan lebih memperhatikan Polri. "Cuma saya dan ayah saya [Presiden Soekarno] yang mau membangun asrama Polri," kata Megawati saat meresmikan Asrama Brigade Mobil Polri beberapa waktu silam [baca: Presiden: Pimpinan TNI/Polri Jangan Korupsi].(ICH)