Liputan6.com, Jakarta - Rusia mulai memperketat aturan industri kripto dengan menyiapkan sanksi pidana bagi aktivitas penambangan Bitcoin ilegal.
Mengutip CoinMarketCap, Minggu (6/9/2026), anggota parlemen Rusia telah memajukan rancangan undang-undang yang mengatur hukuman bagi penambang yang beroperasi tanpa terdaftar dalam registri negara. Sanksi juga menyasar penyedia infrastruktur penambangan yang beroperasi tanpa izin.
Advertisement
Komite Pembangunan Negara dan Legislasi Duma Negara merekomendasikan rancangan aturan tersebut untuk disetujui dalam pembacaan pertama. RUU itu akan menambahkan Pasal 171.6 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia.
Aturan tersebut berlaku bagi penambang individu maupun operator infrastruktur kripto yang tidak memiliki izin.
Besaran hukuman akan disesuaikan dengan nilai keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan. Jika penambangan ilegal menghasilkan pendapatan atau kerugian lebih dari 3,5 juta rubel, pelanggar dapat dikenai denda hingga 1,5 juta rubel, kerja paksa, atau pekerjaan wajib.
Untuk kasus yang melibatkan kelompok terorganisasi atau nilai lebih dari 13 juta rubel, hukuman dapat mencapai lima tahun penjara.
Masuk Sistem Ekonomi Resmi
Pemerintah Rusia menyebut aturan tersebut bertujuan membawa aktivitas penambangan kripto ilegal ke dalam sistem ekonomi resmi.
Berdasarkan perkiraan pemerintah, sekitar 50.000 individu dan perusahaan terlibat dalam aktivitas penambangan kripto di Rusia. Namun, hanya 1.489 pelaku yang telah terdaftar secara resmi.
Jumlah tersebut terdiri dari 609 badan usaha dan 880 pengusaha individu.
Pemerintah menilai sebagian besar aktivitas penambangan masih berlangsung di luar kerangka hukum. Kondisi ini menyulitkan pengawasan pajak serta penggunaan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas penambangan.
Sejumlah wilayah di Rusia bahkan telah memberlakukan pembatasan penambangan kripto. Kebijakan tersebut diterapkan karena aktivitas penambangan memberikan tekanan terhadap jaringan listrik lokal dan memperburuk persoalan kekurangan pasokan listrik.
Jika rancangan aturan disahkan, penambang individu maupun perusahaan akan menghadapi pilihan untuk mendaftarkan kegiatan mereka secara resmi atau meninggalkan pasar.
Salah satu langkah penting yang disiapkan adalah penyitaan aset kripto hasil penambangan ilegal.
Mempercepat Konsolidasi Industri
Penyitaan aset kripto dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengurangi insentif melakukan penambangan ilegal.
Penerapan aturan tersebut juga berpotensi mempercepat konsolidasi industri. Operator besar yang memiliki izin resmi dan akses terhadap infrastruktur diperkirakan akan memiliki posisi lebih kuat dibandingkan penambang kecil yang belum terdaftar.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Rusia membangun kerangka regulasi yang lebih ketat untuk industri kripto, termasuk pengawasan aktivitas penambangan dan konsumsi listrik.
Bagi penambang, aturan baru akan meningkatkan tuntutan kepatuhan serta memperbesar interaksi dengan regulator, otoritas pajak, dan penyedia layanan utilitas.
Dalam jangka panjang, industri penambangan kripto Rusia berpotensi semakin terkonsentrasi pada operator besar yang beroperasi secara legal.
Sementara itu, aktivitas penambangan bawah tanah diperkirakan terus menyusut seiring meningkatnya penegakan hukum.
Rencana kriminalisasi tersebut menunjukkan perubahan pendekatan Rusia terhadap penambangan kripto. Pemerintah tidak hanya berupaya mengatur industri, tetapi juga mendorong aktivitas yang sebelumnya berada di luar sistem agar masuk ke dalam kerangka legal.