Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan tidak akan ada pengadaan barang dan jasa yang tidak memiliki kebutuhan jelas di lembaga yang dipimpinnya. Ia memastikan setiap anggaran BGN harus digunakan berdasarkan asas manfaat.
Hal itu disampaikan Sudaryono dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026) malam.
Advertisement
“Jadi kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada. Kami pastikan itu,” kata Sudaryono.
Menurut dia, pengadaan tidak boleh dilakukan hanya karena anggaran tersedia. Barang atau jasa yang dibeli harus benar-benar diperlukan untuk mendukung kegiatan BGN.
“Jadi kalau kita pengadaan tuh bukan pengadaan karena pengin, tapi pengadaan tuh karena memang diperlukan dan dibutuhkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menyinggung pengadaan TV LED BGN senilai Rp 535,3 miliar yang sebelumnya viral di media sosial. Sudaryono memastikan paket tersebut telah dibatalkan setelah dirinya menjabat Kepala BGN.
Pembatalan dilakukan karena pagu anggaran untuk pengadaan tersebut tidak tersedia. Selain itu, Sudaryono menilai TV LED tersebut memang tidak dibutuhkan.
“Saya masuk sebagai Kepala Badan Gizi itu kemudian kami batalkan karena memang pagu anggarannya enggak ada. Kemudian ini pengadaan yang menurut saya mengada-ada,” katanya.
Sudaryono juga menegaskan tidak ada belanja modal dalam anggaran BGN 2027. Anggaran lebih dari Rp 240 triliun itu, kata dia, diarahkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebutuhan operasional lembaga.
“Dan anda bisa lihat di tahun 2027 tuh tidak ada belanja modal. Jadi tidak ada pengadaan yang aneh-aneh,” katanya.
Ia menjelaskan anggaran tersebut dibagi berdasarkan fungsi program, antara lain untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta operasional.
“Dananya Rp 240 T dikelola oleh MBG. Maksudnya temanya itu, tema pendidikan tuh untuk anak sekolah. Kemudian untuk kesehatan untuk 3B. Kemudian ekonominya untuk operasionalnya kita,” ujar Sudaryono.
Kebutuhan Operasional BGN
Menurut dia, kebutuhan operasional BGN antara lain mencakup perjalanan dinas dan keperluan lembaga lainnya.
Sudaryono menekankan anggaran BGN merupakan uang rakyat sehingga setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah satu rupiah ini menjadi penting,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat dan media melaporkan jika menemukan dugaan pengadaan atau penggunaan anggaran BGN yang janggal. BGN, kata Sudaryono, akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan investigasi.