Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan sorotan tajam terhadap kondisi kesejahteraan nelayan dan petani di Indonesia. Menurutnya, lemahnya daya tawar serta ketimpangan ekonomi yang dialami kedua kelompok tersebut tidak bisa lagi dibiarkan.
Zulhas membeberkan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini berada di angka 103, yang menandakan posisi mereka masih berada di kelompok masyarakat paling miskin (desil 1). Lemahnya kondisi nelayan domestik ini membawa dampak buruk yang sangat luas bagi negara.
Advertisement
"Kalau kita biarkan, kita bangsa yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya kalau nelayan kita lemah, ikan kita dicuri per tahun kira-kira Rp 200 triliun lebih oleh negara lain seperti Thailand, India, hingga Jepang. Mereka punya kapal-kapal besar karena makmur, sedangkan nelayan kita kapal-kapal kecil," ujar Zulhas dalam acara peluncuran buku Pangan Indonesia yang ditulis oleh Zulkifli Hasan dan Dirgayuza Setiawan, di JCC, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Kondisi tersebut makin diperparah dengan ketiadaan daya tawar nelayan saat menjual hasil tangkapannya. Tanpa dukungan sarana dan perlindungan, nelayan terpaksa menjual ikan dengan harga murah agar tidak membusuk. Akibatnya, mereka bergantung penuh pada bantuan sosial (bansos) seperti beras dan bantuan tunai agar bisa makan dan menyekolahkan anak.
Dilema Petani Padi dan Jerat Impor Beras
Selain nelayan, Zulhas juga menyoroti nasib petani padi. Mencegah impor beras secara serampangan dinilainya sangat krusial demi menekan angka kemiskinan yang masif di tingkat tapak.
Ia menceritakan fenomena memprihatinkan yang dialami keluarga petani selama hampir tiga dekade terakhir, di mana kepemilikan lahan terus menyusut dari generasi ke generasi akibat kerugian yang terus menumpuk.
"Petani kita setelah 28 tahun berubah. Dulu kakeknya punya kebun dan sawah. Turun ke bapaknya, kebun dijual tinggal sawah. Turun ke anaknya, sawahnya dijual karena rugi. Kenapa rugi? Karena harga ditekan atas nama menjaga inflasi, aturannya rumit, belum lagi masalah moral hazard dan tengkulak," tegasnya.
Meski Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari 110 pada 2024 menjadi 127 saat ini, persoalan struktural tersebut membuat pemerintah harus menyalurkan bantuan kepada 60–70 juta jiwa yang berada di desil 1 hingga desil 4.
Ubah Mentalitas dan Kejar Kemandirian Pangan
Zulhas menegaskan, Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju jika separuh dari populasinya terus bergantung pada bantuan dan tidak memiliki daya produktivitas yang mandiri.
Mantan Menteri Perdagangan ini juga mengingatkan bahaya laten dari ketergantungan impor pangan. Berdasarkan pengalamannya, ketergantungan pada pasokan luar negeri sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penimbun bahan pangan saat terjadi krisis.
"Apalagi di masa yang akan datang, isu pangan akan sangat menentukan. Ini bukan cuma soal makan, tapi menyangkut gizi, peradaban, dan masa depan bangsa," pungkas Zulhas.