Liputan6.com, Jakarta - Realisasi investasi di Maluku Utara (Malut) menembus angka Rp 40,2 triliun pada Triwulan II 2026. Capaian ini menempatkan Malut sebagai lokasi investasi terbesar ketiga di Indonesia.
Pesatnya pertumbuhan investasi tersebut membuka peluang emas bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok industri melalui kemitraan dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) serta sejumlah penyewa (tenant) di kawasan industri tersebut.
Advertisement
"Melalui kemitraan yang terarah, UMKM tidak hanya memperoleh akses pasar, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan standar, skala, dan daya saing," ujar Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, Noor Sona Maesana Mushonnif, Rabu (2/9/2026).
Noor menegaskan, pemerintah terus mendorong kemitraan ini agar menghasilkan purchase order dan perjanjian kerja sama konkret, sehingga pengusaha daerah bisa tumbuh seiring dengan masuknya arus investasi di Maluku Utara.
Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah mempertemukan 160 UMKM dengan pihak IWIP dan para tenant. Pertemuan ini bertujuan membuka akses terhadap peluang kemitraan, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan rantai pasok industri.
Dalam kesempatan itu, IWIP memaparkan kebutuhan pekerjaan serta pengadaan barang dan jasa melalui Scope of Work(SoW) dan Bill of Quantities (BoQ). Di sisi lain, para pelaku UMKM memperkenalkan profil, jenis produk, kapasitas produksi, hingga kesiapan usaha mereka.
Peluang UMKM Penuhi Kebutuhan Rantai Pasok
General Manager External Relations IWIP, Yudhi Santoso, menyampaikan bahwa peluang bagi UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok perusahaan maupun tenant masih terbuka sangat lebar.
"Pada Kuartal II 2026, realisasi belanja IWIP kepada UMKM mencapai Rp 1,1 triliun, dengan 77,6% dari total belanja IWIP dilakukan di wilayah Maluku Utara," kata Yudhi.
Meski demikian, Yudhi mengingatkan agar UMKM terus memperkuat legalitas usaha, menjaga konsistensi kualitas, memberikan harga yang kompetitif, tepat waktu, serta menjaga kualitas pelayanan agar mampu bertahan di rantai pasok industri.
Pemerintah Kawal Kemitraan UMKM dengan Perusahaan
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah, memastikan pemerintah bakal mengawal kemitraan ini secara berkesinambungan. Pengawalan ini penting agar kebutuhan perusahaan skala besar dapat terhubung langsung dengan vendor lokal yang memiliki legalitas dan kesiapan matang.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu terbuka pada investasi yang bertanggung jawab, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pengusaha lokal.
"Pemerintah membutuhkan mitra untuk berkolaborasi dalam memenuhi kebutuhan daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” tutur Sarbin.
Melalui penguatan kemitraan ini, pertumbuhan investasi di Maluku Utara diharapkan tidak sekadar meningkatkan aktivitas industri skala besar, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan menaikkan kelas UMKM lokal.