Liputan6.com, Washington D.C - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan akademisi keturunan Burma-Amerika, U Min Zin, sebagai warga AS yang wrongfully detained atau ditahan secara tidak sah oleh China.
Zin dilaporkan menghilang pada 3 Juni 2026 di Provinsi Yunnan, China barat daya. Saat itu, ia berada di wilayah tersebut untuk menghadiri sebuah konferensi akademik, dikutip dari laman The Diplomat.
Advertisement
Pada 12 Juni, beberapa hari sebelum pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan kenegaraan ke China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengonfirmasi bahwa Zin telah ditangkap. Namun, Beijing hanya menyebut Zin diduga membahayakan keamanan nasional China tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Pada 20 Agustus, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menetapkan Zin sebagai tahanan yang ditahan secara tidak sah.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Publik Global, Dylan Johnson, mengatakan pemerintah AS akan terus mengupayakan pembebasan Zin serta warga negara AS lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang atau dilarang meninggalkan China.
Zin merupakan pendiri sekaligus pemimpin Institute for Strategy and Policy-Myanmar (ISP-Myanmar), lembaga kajian yang berbasis di Thailand dan dikenal kritis terhadap pemerintahan militer Myanmar serta kudeta 2021.
Diduga Berkaitan dengan Kepentingan China di Myanmar
Penahanan Zin dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan China dan Amerika Serikat. Aktivitas akademik dan organisasinya juga berkaitan erat dengan proyek serta investasi China di Myanmar.
China memiliki sejumlah kepentingan strategis di Myanmar, mulai dari menjaga stabilitas perbatasan, melindungi investasi ekonomi, hingga memberantas pusat penipuan daring yang menargetkan warga negara China.
Beijing juga memberikan dukungan ekonomi dan militer kepada pemerintahan junta Myanmar. China disebut telah memberikan bantuan ekonomi sekitar 3 miliar dolar AS sekaligus memasok senjata kepada rezim tersebut.
Salah satu kepentingan utama China adalah menjaga keberlangsungan proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Myanmar, termasuk China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) yang menghubungkan wilayah China dengan Samudra Hindia.
Myanmar juga menjadi sumber penting mineral tanah jarang yang dibutuhkan China untuk industri pertahanan dan energi bersih. Sebagian besar pertambangan tersebut berlangsung di Negara Bagian Kachin, wilayah utara Myanmar.
Namun, aktivitas pertambangan menuai penolakan masyarakat setempat. Warga menuding kegiatan tersebut merusak sumber air serta mengancam kesehatan dan mata pencaharian mereka.
Selain pertambangan, China juga mengembangkan proyek pelabuhan laut dalam di Kyaukpyu, pesisir Teluk Benggala. China dan Myanmar sepakat menginvestasikan sekitar 7,3 miliar dolar AS untuk proyek pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Pelabuhan itu dinilai strategis bagi China karena memberikan akses langsung ke Samudra Hindia. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman minyak dan barang penting lainnya menuju China tanpa harus melewati Selat Malaka.
Aktivis Dinilai Bisa Ganggu Proyek China
ISP-Myanmar yang dipimpin Zin memiliki China Desk, unit yang memantau dan memetakan investasi infrastruktur China di Myanmar, termasuk proyek di Kachin dan Kyaukpyu.
Analisis lembaga tersebut memang tidak secara langsung menyerukan penolakan terhadap investasi China. Namun, sorotan terhadap dampak proyek-proyek tersebut berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat Myanmar mengenai konsekuensi investasi asing.
Kondisi itu dinilai dapat memicu protes masyarakat hingga mengancam keamanan proyek dan pekerja China di Myanmar.
Zin juga memiliki rekam jejak sebagai aktivis dan akademisi yang kritis terhadap pemerintahan militer Myanmar. Kombinasi aktivitas tersebut diduga membuatnya menjadi perhatian Beijing.
China Pernah Tangkap Akademisi Asing
Penahanan Zin bukan kasus pertama ketika akademisi ditangkap setelah datang ke China untuk kegiatan akademik.
Pada 2019, profesor sejarah China modern dari Hokkaido University, Jepang, Nobu Iwatani, ditangkap setelah diundang memberikan kuliah di Chinese Academy of Social Sciences. Ia dituduh melakukan spionase untuk pemerintah Jepang.
China mengeklaim Iwatani mengumpulkan dokumen rahasia terkait Perang China-Jepang Kedua. Ia akhirnya dibebaskan setelah pemerintah Jepang melakukan tekanan diplomatik.
Beberapa akademisi China yang berbasis di Jepang, termasuk Fan Yuntao, Hu Shiyun, dan Yuan Keqin, juga pernah menghilang setelah melakukan perjalanan ke China. Fan dan Hu kembali ke Jepang pada 2025 tanpa penjelasan terperinci, sementara Yuan dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase pada 2024 dan dibebaskan pada 2026.
Penahanan Zin kini kembali menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko bagi akademisi dan warga asing yang melakukan kegiatan penelitian atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan Beijing.
Bagi Washington, kasus tersebut juga memperkuat kekhawatiran mengenai praktik penahanan sewenang-wenang terhadap warga negara AS di China.
Penetapan status wrongfully detained terhadap Zin menandakan bahwa pemerintah AS memandang penahanannya sebagai tindakan yang tidak sah. Kasus tersebut juga menjadi peringatan bagi warga asing yang melakukan aktivitas akademik atau penelitian sensitif di China.