Liputan6.com, Jakarta - Kata harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian. Hal ini seiring kata harga bbm masuk dalam google trend pada Kamis, (20/8/2026). Lalu bagaimana perkembangan harga BBM di Pertamina, BP-AKR dan Shell Indonesia pada Kamis, 20 Agustus 2026?
Harga BBM nonsubsidi PT Pertamina Patra Niaga tampaknya masih sama yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. Pertamina Patra Niaga resmi memangkas harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga bbm nonsubsidi itu berlaku untuk tiga produk, sedangkan dua produk lainnya tetap. Berikut harga BBM nonsubsidi Pertamina pada Kamis, 20 Agustus 2026:
Advertisement
- Pertamax Turbo turun Rp 1.000 dari Rp 19.300 per liter menjadi Rp 18.300 per liter
- Pertamax Green 95 turun Rp 400 dari Rp 17.000 per liter menjadi Rp 16.600 per liter
- Pertamax (RON 92) turun Rp 300 dari Rp 16.250 per liter menjadi Rp 15.950 per liter
Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta.
Lalu bagaimana dengan harga BBM di Shell Indonesia dan BP-AKR pada 20 Agustus 2026?
Harga BBM Shell Indonesia
Mengutip laman shell.co.id, harga bahan shell masih sama yang berlaku 1 Agustus 2026. Harga jenis BBM Shell V-Power Diesel masih dipatok Rp 21.910 per liter.
Harga BBM BP-AKR
Harga BBM BP-AKR juga sama seperti yang berlaku efektif 1 Agustus 2026 seperti dikutip dari laman bp.com. Berikut rincian harga BBM BP-AKR:
Jabodetabek:
- BP Ultimate: Rp 16.760
- BP 92: Rp 16.130
- BP Ultimate Diesel: Rp 21.910
Jawa Timur
- BP Ultimate: Rp 16.760
- BP 92: Rp 16.130
- BP Ultimate Diesel: Rp 21.910
Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026. Bahkan, dia menegaskan harga tetap dijaga meski harga minyak mentah Indonesia atau ICP mengalami kenaikan.
Hal itu disampaikan Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar saat memberikan pengarahan kepada jajaran DPP, DPD dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).
"Komitmen kami sebagai Menteri ESDM atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026,” kata Bahlil.
Bahlil bahkan menyebut harga ICP tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
"Mau berapa pun harga ICP-nya, Pak Nurdin, jadi insya Allah aman. Mau berapa pun harga ICP-nya, kita akan jaga,” tegasnya.
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Stabilitas harga energi dinilai penting agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
"Karena apa? Kita harus betul-betul punya kepekaan hati kepada rakyat, kepada saudara-saudara kita, agar ekonomi kita tetap bisa berjalan di bawah,” ujarnya.
Bahlil Sentil Orang Kaya: Pakai Mobil Mewah tapi Beli BBM Subsidi
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mewanti-wanti kelompok masyarakat mampu atau orang kaya untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Menyusul rencana penataan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite.
Bahlil mengatakan, akan ada pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan BBM Pertalite. Namun, skema mengenai pembatasannya masih dalam pembahasan.
"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," tegas Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Meski ada pengaturan pada kendaraan roda empat, Bahlil menegaskan tidak ada pembatasan beli Pertalite bagi kendaraan roda dua. "Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," ucapnya.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sementara ini pemerintah mengamati sistem yang dibangun PT Pertamina (Persero) untuk mengatur konsumsi BBM Subsidi. Harapannya, masyarakat mampu atau orang kaya pada desil 9 dan desil 10 tak lagi menggunakan BBM subsidi.
"Kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain, kira-kira begitu," beber Bendahara Negara tersebut.