Liputan6.com, Jakarta - Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) meluruskan isu yang beredar terkait kedudukan Bank Indonesia (BI). Pihaknya menegaskan sama sekali tidak pernah ada wacana untuk menempatkan bank sentral tersebut sebagai bagian dari struktur pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi untuk merespons sorotan publik mengenai independensi BI.
Advertisement
"Tidak pernah ada wacana untuk kemudian memasukkan Bank Indonesia menjadi bagian dari pemerintah. Karena itu sudah bagian dari konstitusi kita," kata Fithra dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (20/8/2026).
Fithra menerangkan bahwa independensi BI sebagai bank sentral telah berlandaskan fondasi konstitusi yang kuat. Oleh sebab itu, masalah independensi ini tidak sepatutnya hanya dinilai dari relasi kelembagaan antara BI dan pemerintah.
Hal utama yang harus disoroti, menurutnya, adalah operational independence atau independensi operasional, yakni wewenang mutlak bank sentral dalam mengesahkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan tugas pokoknya.
"Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence,” ujarnya.
Perbedaan Target Fiskal dan Moneter
Fithra menyampaikan bahwa garis koordinasi antara pemerintah dan BI tetap menjadi hal krusial lantaran kebijakan fiskal dan moneter memiliki fokus target yang berlainan. Pemerintah berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat, sedangkan BI memprioritaskan stabilitas moneter.
Jika kebijakan fiskal milik pemerintah dan moneter milik BI berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, keduanya berisiko berbenturan. Dampaknya, sasaran pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas moneter tidak akan sanggup dicapai secara maksimal. "Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter," ujar Fithra.
Ia menekankan bahwa terjalinnya koordinasi erat tidak serta-merta mengikis independensi bank sentral. Sinergi antar-lembaga tetap bisa diselaraskan selama BI memegang kendali penuh atas kebijakan moneternya secara mandiri.
Peningkatan kolaborasi fiskal dan moneter, tambah Fithra, dapat diwujudkan tanpa perlu melebur BI ke dalam pemerintah ataupun mencederai kemandirian operasionalnya. "Independensi Bank Indonesia masih tetap intact (terjaga)," ucap dia.