Pramono Ungkap Kendala Atasi Polusi Udara Jakarta

Pramono menyinggung keberadaan industri di kawasan aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan.

oleh Winda NelfiraDiterbitkan 20 Agustus 2026, 15:05 WIB
Pramono: Transportasi Jakarta Tak Cukup Tekan Polusi, Industri Batu Bara di Aglomerasi Harus Diatur

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan polusi udara di Jakarta tidak hanya berasal dari sektor transportasi. Menurutnya, aktivitas industri di wilayah aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara turut menjadi salah satu sumber utama tingginya emisi.

Pramono menyinggung keberadaan industri di kawasan aglomerasi Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Salah satunya, kata dia, seperti Suralaya, kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten.

“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara,” kata Pramono usai hadir dalam acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Menurut Pramono, upaya Pemprov DKI menekan emisi dari dalam Jakarta tidak akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan polusi jika industri di kawasan penyangga masih menggunakan pembangkit atau bahan bakar berbasis batu bara.

“Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Butuh Koordinasi Lintas Wilayah

Pramono: Transportasi Jakarta Tak Cukup Tekan Polusi, Industri Batu Bara di Aglomerasi Harus Diatur

Pramono menilai bahwa penanganan polusi udara Jakarta membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Sebab, sumber emisi tidak seluruhnya berada di dalam wilayah administrasi DKI Jakarta.

Dia mencontohkan berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemprov DKI, mulai dari elektrifikasi transportasi publik hingga mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Jakarta saat ini, kata dia, memiliki sekitar 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 10.000 bus listrik pada 2030.

Selain bus listrik, Pemprov DKI juga berencana mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen dan hibrida.

“Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum,” kata Pramono.

“Menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,” tandasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya