Liputan6.com, Jakarta - Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali bertambah. Dari sebelumnya 37 orang meninggal, kini naik menjadi 48.
Data tersebut tercatat pada Minggu (16/8/2026) pukul 08.30 WITA. Selain korban meninggal, jumlah korban luka sebanyak 64 orang.
Advertisement
"Data sementara sebanyak 48 orang meninggal dunia dan 64 orang luka-luka. Kemungkinan masih bertambah karena masih ada yang tertimbun," kata Kepala Kantor SAR Maumere sekaligus Koordinator Misi SAR, Fathur Rahman, Minggu.
Dia menjelaskan fokus pencarian korban hari ini dipusatkan di Kota Mbay (Nagekeo) dan wilayah Reo (Manggarai). Operasi berjalan mulai pukul 06.00 WITA dengan pengerahan personel dan peralatan lengkap. Kendala akses akibat longsor di Reo kini sudah dapat diatasi.
"Tim Pos SAR Manggarai Barat yang bertugas di wilayah Manggarai Timur per pukul 06.00 WITA berhasil membuka jalur darat yang sempat tertutup longsor, sehingga jangkauan pencarian kini lebih luas," ujar Fathur
Tim gabungan bersama BPBD dan unsur terkait terus melakukan penyisiran serta pendataan di lapangan. Angka korban masih dapat berubah seiring proses verifikasi yang belum selesai dan berlangsungnya operasi pencarian.
Dia mengatakan seluruh personel dan sarana yang dimiliki dikerahkan untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan di wilayah terdampak.
"Kantor SAR Maumere mengerahkan seluruh personel ke wilayah yang menjadi pusat gempa di Nagekeo. Kami juga menggerakkan KN SAR Puntadewa untuk mengoptimalkan operasi SAR. Bersama potensi SAR di seluruh Flores, kami berupaya melakukan penyelamatan dengan cepat, tepat, dan aman," ujar Fathur.
Ratusan Personel Dikerahkan Bantu Korban
Fathur menjelaskan, pendataan korban masih terus dilakukan dan dikoordinasikan dengan BPBD setempat. Sementara itu, Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang membutuhkan bantuan.
Sebanyak 281 personel dikerahkan dalam operasi tersebut. Personel berasal dari unsur TNI, KSOP, Polri, BPBD, PMI, Pemerintah Daerah, serta potensi SAR lainnya.
Mereka ditempatkan di sejumlah titik terdampak untuk mempercepat proses pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban.
Operasi SAR hingga saat ini masih berlangsung. Tim SAR Gabungan memprioritaskan pencarian terhadap korban yang masih tertimbun serta evakuasi masyarakat terdampak ke lokasi yang aman.
BNPB Operasikan Media Center
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaktifkan pengoperasian Media Center resmi yang menggelar press briefing rutin setiap sore pukul 17.00 Wita.
Tujuannya untuk menyajikan pembaruan data penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara transparan dan terintegrasi dari hari ke hari (day-to-day). Sekaligus meredam simpang siur informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.
"Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 Wita, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," ujar Suharyanto, Minggu (16/8/2026).
Dia menegaskan, kecepatan dan ketepatan informasi ini menjadi salah satu prioritas yang dibahas dalam rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT.
"BNPB berharap keberadaan saluran informasi resmi ini dapat membantu insan pers dan masyarakat dalam memperoleh data yang akurat, terverifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan selama masa tanggap darurat berlangsung," papar Suharyanto.
Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis penanganan darurat gempa NTT. Pertama, Suharyanto mendorong pemda di enam kabupaten terdampak parah (Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka), serta Pemerintah Provinsi NTT, untuk segera menerbitkan penetapan status darurat resmi.
Menurutnya, kepastian status hukum kedaruratan ini sangat vital agar BNPB, Kementerian PU, dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.
"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.
Sejalan dengan penetapan status tersebut, pada poin kedua Suharyanto meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas.
Pembentukan posko kedaruratan daerah ini krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.
"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," kata Suharyanto.
Sementara poin ketiga menetapkan bahwa Kepala BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.
"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana," papar Suharyanto.