Gempa NTT, AHY Prioritaskan Evakuasi dan Pemulihan Akses Wilayah

Menko Bidang Infrastruktur AHY menuturkan, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan masyarakat terdampak Gempa NTT mendapatkan bantuan.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 16 Agustus 2026, 12:36 WIB
Tim penyelamat mencari korban di reruntuhan setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores di Pelabuhan Laurensius Say di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026. (AFP/ Arnold Welianto)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memprioritaskan evakuasi korban, distribusi bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan layanan dasar masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk menangani bencana secara cepat dan terpadu.

"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah juga mengerahkan sejumlah pejabat dan kementerian terkait ke Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menangani 12 titik longsoran yang mengganggu akses jalan.

Rinciannya, tiga titik berada di ruas Ruteng–KM 210, satu titik di ruas KM 210–Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela–Batas Kota Ende.

Sejumlah alat berat, termasuk loader dan excavator, telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan petugas karena potensi gempa susulan masih ada.

"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.

Pemerintah Perepat Pemeriksaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026) (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Selain akses jalan, pemerintah mempercepat pemeriksaan infrastruktur sumber daya air dan layanan air minum. Pemeriksaan awal menunjukkan Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay dalam kondisi baik secara visual. Pemeriksaan teknis lebih lanjut masih dilakukan.

Sementara itu, Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur mengalami kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.

BBWS Nusa Tenggara II juga menyiagakan peralatan seperti drilling rig dan truck crane untuk mendukung penanganan di lapangan. Pemerintah turut memberikan perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo agar layanan air minum masyarakat dapat segera dipulihkan.

“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” tegas AHY.

Pemerintah Bakal Lanjutkan Rehabilitasi

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026). (Foto: Liputan6.com/Winda Nelfira).

Pemerintah selanjutnya akan melakukan assessment terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, dan fasilitas publik lainnya. Hasil assessment akan menjadi dasar penentuan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.

AHY mengatakan penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.

“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus mengoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya agar penanganan berjalan cepat dan tidak tumpang tindih.

AHY juga mengapresiasi TNI, Polri, BPBD, relawan, pemerintah daerah, dan jajaran teknis kementerian yang terlibat dalam penanganan bencana.

"Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa, korban luka, serta kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujar AHY.

Ia memastikan pemerintah akan terus mendampingi masyarakat NTT hingga proses pemulihan berlangsung.

"Pemerintah akan terus hadir hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak berangsur pulih,” ujar AHY.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya