Liputan6.com, Jakarta - Perdebatan mengenai regulasi aset kripto di Amerika Serikat kembali memanas. Pendiri Cardano, Charles Hoskinson, melontarkan kritik keras kepada Senator Elizabeth Warren setelah politikus Partai Demokrat itu kembali menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Digital Asset Market Clarity Act atau CLARITY Act.
Dalam wawancara dengan Forbes pada 6 Agustus 2026, dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (7/8/2026), Warren menegaskan dirinya tidak menolak regulasi aset kripto. Namun, ia menilai versi CLARITY Act yang saat ini dibahas justru lebih menguntungkan industri kripto dibandingkan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Advertisement
Senator asal Massachusetts itu menyebut CLARITY Act sebagai regulasi yang ditulis oleh dan untuk industri kripto. Menurutnya, rancangan aturan tersebut berpotensi melemahkan perlindungan terhadap konsumen dan investor, sekaligus menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.
Warren juga menyoroti sejumlah persoalan lain, mulai dari potensi konflik kepentingan, lemahnya perlindungan konsumen, hingga kekhawatiran terhadap efektivitas penegakan sanksi internasional.
Selain itu, ia kembali mengaitkan penolakannya dengan keuntungan yang diperoleh Presiden Donald Trump dari bisnis kripto. Berdasarkan dokumen pemerintah AS, Trump disebut meraih lebih dari US$ 1,4 miliar dari berbagai usaha terkait aset digital sepanjang 2025, atau hampir dua pertiga dari total pendapatannya pada tahun tersebut.
Karena itu, Warren menilai CLARITY Act tidak mampu menutup celah yang memungkinkan keuntungan tersebut terus terjadi. Kantornya bahkan menyatakan bahwa RUU tersebut seharusnya langsung ditolak sejak awal.
Charles Hoskinson: Tidak Ada Jalan Tengah
Pernyataan Elizabeth Warren langsung mendapat respons dari Charles Hoskinson melalui platform X. Pendiri Cardano itu menilai sikap Warren menunjukkan keinginan untuk melemahkan bahkan menghancurkan industri aset digital.
"Jadi dia lebih memilih memiliki undang-undang yang merusak dan menghancurkan industri? Tidak ada kompromi dengan orang seperti Liz. Dia ingin melarang seluruh mata uang kripto dan teknologi blockchain," tulis dia.
Hoskinson sebelumnya juga pernah mengaitkan Warren dengan apa yang ia sebut sebagai "pasukan anti-kripto". Menurutnya, perbedaan pandangan kali ini bukan lagi sekadar soal regulasi, melainkan menyangkut masa depan industri aset digital secara keseluruhan.
Sementara itu, peluang CLARITY Act untuk disahkan masih menghadapi tantangan besar. Pada Mei 2026, RUU tersebut lolos dari Komite Perbankan Senat dengan dukungan 15 suara berbanding 9. Namun, agar dapat disahkan menjadi undang-undang, aturan tersebut membutuhkan sedikitnya 60 suara di Senat sehingga dukungan lintas partai menjadi syarat mutlak.
Sebagai anggota senior Komite Perbankan Senat, Elizabeth Warren memiliki pengaruh besar terhadap suara Partai Demokrat. Di sisi lain, sejumlah senator Partai Republik menilai proses negosiasi masih menemui jalan buntu, terutama terkait aturan etika yang menjadi salah satu poin utama pembahasan.