Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi menjelang periode rawan kebakaran pada musim kemarau.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV. Kegiatan ini melibatkan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi.
Advertisement
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional. Arahan itu diterjemahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Keterlibatan KPH dinilai penting karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan kawasan, termasuk memperkuat koordinasi, pemantauan lapangan, deteksi dini, dan respons awal terhadap potensi kebakaran.
Rapat koordinasi turut menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Jambi.
Kepala BPHL Wilayah IV Andi Rohaendi mengatakan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam pengendalian karhutla. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemegang PBPH perlu terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, patroli, hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Melalui komitmen Zero Karhutla ini, kami berharap seluruh pemegang PBPH dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi,” ujar Andi Rohaendi di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Dalam rapat tersebut, peserta memperoleh informasi mengenai kondisi dan tingkat kerawanan karhutla di Jambi, prakiraan cuaca dan iklim, strategi penanggulangan bencana, serta langkah penguatan kesiapsiagaan di wilayah kerja PBPH dan kawasan kelola KPH.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi Ibnu Sulistyono mengatakan, informasi cuaca dan iklim perlu dimanfaatkan sebagai dasar dalam pelaksanaan patroli dan peningkatan kesiapsiagaan di lapangan.
“Karena kewaspadaan sejak dini menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” imbuh Ibnu.
Dorong Kesiapsiagaan
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani menekankan pentingnya koordinasi yang cepat, tepat, tanggap, dan terpadu dalam penanganan karhutla.
“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterbatasan akses, sumber air, karakteristik lahan gambut, cuaca, dan perilaku pembakaran harus dihadapi melalui kesiapan personel, peralatan, pos terpadu, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Andre.
Dalam kegiatan tersebut, para pemegang PBPH didorong memastikan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sistem komunikasi, serta pelaksanaan patroli terpadu.
Pemegang PBPH juga diminta memperkuat koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di sisi lain, KPH diharapkan dapat mengoptimalkan pemantauan lapangan, memfasilitasi koordinasi lintas pihak, serta mendukung respons cepat apabila ditemukan titik panas atau indikasi kebakaran di wilayah kelolanya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh pemegang PBPH di Provinsi Jambi menandatangani Pernyataan Komitmen Zero Kebakaran Hutan dan Lahan.
Komitmen tersebut menegaskan upaya bersama untuk mengedepankan pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kolaborasi dalam melindungi kawasan hutan, lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan usaha kehutanan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kemenhut berharap sinergi antara pemegang PBPH, KPH, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam melaksanakan pencegahan, deteksi dini, patroli, dan penanganan karhutla secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Kolaborasi seluruh pihak diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan yang lestari sekaligus mewujudkan Provinsi Jambi bebas dari kebakaran hutan dan lahan.