Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan partai politik memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik sekaligus rekrutmen kader yang berintegritas.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji sebagai respons atas maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Advertisement
Menurutnya, fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya pendidikan politik di setiap partai kepada kadernya.
"Pertama, kita tentu kewajiban partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas dan kemampuan profesional," jelas Sarmuji dalam acara Training of Trainers TOT Akademi Partai Golkar Tahun 2026 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Senin (3/8).
Sarmuji menegaskan partai politik tidak hanya bertugas mencetak kader untuk menduduki jabatan publik, melainkan juga bertanggung jawab membina dan mengawasi mereka.
Menurutnya, proses pembinaan harus dimulai sejak dini dan terus dilakukan ketika kader telah mengemban amanah sebagai pejabat publik.
"Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya," kata dia.
Ongkos Politik Mahal
Selain itu, Sarmuji menyebut ada persoalan mendasar lain yang juga harus dievaluasi, yaitu mahalnya ongkos politik.
Menurutnya, persoalan ini menjadi salah satu akar masalah yang terus menjadi perbincangan, namun belum mendapatkan solusi yang tepat.
"Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya," ungkapnya.