Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri RI sekaligus Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, mengingatkan bahwa isu air tidak boleh dipandang sebagai pelengkap dalam upaya mencapai target emisi nol bersih (net zero emission).
Menurutnya, pembahasan mengenai transisi hijau selama ini terlalu terfokus pada energi, transportasi, dan industri, sementara persoalan air justru sering terabaikan.
Advertisement
“Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungan air dan net zero? Ketika membahas Net Zero, orang-orang terfokus pada energi, transportasi, dan industri. Namun, satu hal yang selalu dilupakan, yaitu air,” kata Retno saat berbicara dalam Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Retno menjelaskan, krisis air kini menjadi tantangan global yang semakin serius. Ia mengungkapkan lebih dari 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum layak, sekitar 3,5 miliar orang tidak memiliki akses sanitasi yang memadai, dan 4 miliar orang mengalami kelangkaan air.
Menurut Retno, terdapat tiga persoalan utama yang berkaitan dengan air, yakni banjir akibat kelebihan air, kekeringan karena kekurangan air, dan pencemaran kualitas air. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor lingkungan, tetapi juga menyentuh ketahanan pangan, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan.
“Sebanyak 72 persen air bersih yang diambil digunakan untuk pertanian. Jika air itu tercemar, maka makanan juga akan berubah. Ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan bisa berubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan terhadap air bersih akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi. Untuk menjalani kehidupan yang layak, setiap orang diperkirakan membutuhkan sekitar 4.000 liter air per hari, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Retno menilai upaya mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan melalui dua langkah utama, yakni mempercepat aksi nyata dan memperkuat kerja sama berbagai pihak.
“Untuk masyarakat, untuk planet kita, dan untuk kemakmuran. Karena air adalah kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa air,” tuturnya.
Krisis di Masa Kini
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari aktor dan sutradara Reza Rahadian, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, hingga Pendiri sekaligus Chairman FPCI, Dino Patti Djalal.
Dalam orasinya, Reza Rahadian menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan persoalan yang sedang dihadapi saat ini.
“Krisis tidak datang secara tiba-tiba, tapi itu adalah buah hasil dari apa yang kita lakukan maupun apa yang tidak kita lakukan,” kata Reza.
Sementara itu, Dino Patti Djalal menilai isu perubahan iklim seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Ia mengingatkan bahaya dunia yang mengalami kenaikan suhu hingga tiga derajat Celsius.
“A three degree world akan menyakiti kita semua. Itu akan menjadi musuh seluruh masyarakat dunia, di manapun kita berasal. Ketika sudah menyentuh three degree world tersebut, kita akan terjebak dengannya selamanya,” ujar Dino.
Dino juga menyinggung keputusan Presiden AS Donald Trump yang kembali menarik negaranya dari Perjanjian Paris. Menurut dia, langkah tersebut tidak adil karena akan menambah beban negara lain dalam upaya menekan emisi global.
Sambutan Menteri Lingkungan Hidup
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim harus menjadi gerakan bersama lintas generasi dan lintas kelompok masyarakat.
“Gen Z, orang tua seperti saya, Pak Dino, Bu Retno, lintas usia, lintas generasi, lintas etnis dan agama, lintas intelektual dan nasional, semua bisa bersatu di bawah payung untuk memuliakan bumi yang hanya satu itu,” kata Jumhur.
Jumhur menjelaskan Indonesia selama ini menjalankan dua pendekatan utama dalam menghadapi perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Namun menurutnya, diperlukan satu tambahan pendekatan lain, yakni aksi kemakmuran (prosperity), agar masyarakat yang menjaga lingkungan juga memperoleh manfaat ekonomi.
Ia mencontohkan penanaman mangrove yang selain memberikan manfaat ekologis juga dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon. Dengan investasi sekitar Rp 200 juta selama tiga tahun, kawasan mangrove dapat menghasilkan 3.000 hingga 5.000 ton karbon yang berpotensi bernilai hingga sekitar USD 100.000.
Menurut Jumhur, peran UMKM juga penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.