Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melarang seluruh pejabat BGN melakukan pertemuan diam-diam dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti mitra, pemasok, maupun pengelola dapur.
"Saya ingin, saya bersama dua wakil kepala saya berkomitmen dan kami membawa budaya ini sampai ke level bawah. Di level Eselon 1, Eselon 2, dan seterusnya, saya larang dengan keras menerima pihak-pihak yang berkepentingan secara gelap-gelap, diam-diam. Semuanya harus direspons dengan cara yang proporsional dan baik," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Advertisement
Menurutnya, kebijakan itu diterapkan untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menghindari munculnya dugaan praktik yang tidak etis. Sudaryono mengatakan, kini seluruh komunikasi maupun penyampaian aspirasi dari pihak yang berkepentingan soal MBG harus dilakukan melalui jalur resmi yang telah disediakan BGN, yakni Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
"Segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya membatasi diri, saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia pemasok, dia entah apa begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya," ungkapnya.
Ia menyampaikan, pembatasan tersebut bukan karena setiap pertemuan tertutup pasti melanggar aturan. Namun, Sudaryono menilai pertemuan di luar mekanisme resmi dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
"Sekali lagi, belum tentu kalau saya terima itu kemudian saya bicara hal-hal yang tidak etis, tapi kalau saya terima itu membuat orang menduga-duga, jadilah yang namanya fitnah," ujarnya.
Oleh karenanya, dia memilih menghindari pertemuan yang berpotensi memunculkan kecurigaan publik terhadap proses pengambilan keputusan di BGN.
"Jadi saya daripada menduga-duga oleh orang, apalagi diduga-duga oleh publik, diduga-duga oleh warganet, diduga-duga oleh masyarakat dan itu dugaannya adalah dugaan yang negatif, lebih baik itu kita hindarkan," ucap Sudaryono.
Bikin Zona Hijau
Ia menyebut, BGN telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai "zona hijau" yang dapat digunakan masyarakat maupun mitra untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, hingga usulan secara terbuka.
Sudaryono berharap, sistem tersebut bakal dapat membangun budaya kerja yang lebih transparan di BGN, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG.
"Kita ini maunya terang benderang, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang," katanya.