Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan integrasi layanan kesehatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Hal itu disampaikan Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers usai rapat tertutup Rapat Koordinasi KDKMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Bidang Pangan), Selasa, 28 Juli 2026.
"Memang perintah Presiden Prabowo pelayanan kesehatan itu sampai di level desa. Dan untuk itu, Kementerian Kesehatan sudah memudahkan regulasi-regulasi agar KDMP ini nanti bisa segera beroperasi di level desa," ujar Budi, Selasa (28/7/2026).
Advertisement
Dia menjelaskan, yang akan dibuka dan dipermudah adalah bagaimana nantinya bisa berhubungan dengan apotek-apotek atau klinik-klinik yang ada di level kota apabila ingin mendistribusikan layanan serta produknya sampai ada di desa-desa.
"Memang yang penting di sini adalah bagaimana bisa berkoordinasi dengan Poskesdes di bawah Kementerian Desa yang sudah ada di 85 ribu desa dan Pustu di 60 ribuan desa yang ada di Kementerian Dalam Negeri agar koordinasi layanan kesehatan ini bisa diberikan secara komplementer," terang Budi.
Menurut dia, layanan yang ada di Poskesdes dan Pustu seluruhnya gratis karena pembiayaannya berasal dari BPJS dan juga anggaran pemerintah daerah.
"Ke depannya kita melihat bahwa kesuksesan dari Koperasi Merah Putih untuk memberikan layanan kesehatan ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan dengan layanan yang dimiliki oleh Kementerian Desa di Poskesdes dan layanan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang ada di Pustu yang sekarang ada di 85.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia," ujar Budi.
Menkes Rayu Danantara Investasi ke Industri Kesehatan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menawarkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menanamkan investasi pada proyek industri kesehatan. Tawaran itu dilayangkan lantaran Menkes meyakini bahwa Danantara memiliki kecukupan modal untuk turut menggerakkan sektor industri kesehatan nasional.
"Kita akan membuka proyek-proyek investasi baru ke Danantara juga. Karena Danantara kan punya banyak dana yang bisa ditaruh. Nah, kesempatannya untuk mengembangkan (develop) industri kesehatan itu besar," ujarnya di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Salah satu proyek yang telah disodorkan adalah pabrik fraksionasi plasma darah di Karawang International Industrial City, yang dibangun oleh perusahaan biofarmasi Korea Selatan (Korsel) SK Plasma bersama Indonesia Investment Authority (INA).
"Investasi yang plasma ini, yang masuk INA, Indonesia Investment Authority. Nah, sekarang kan struktur INA bersinergi dengan Danantara ya. Jadi, Danantara sekarang dalam diskusi untuk masuk ke sana," terangnya.
Selain dengan Danantara, Menkes mengatakan pihaknya telah membagikan rencana pengembangan proyek tersebut kepada sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Sudah, sudah di-share dengan Kadin segala macam. Itu ada bukunya khusus, dibikin dengan World Bank dan Kadin," ungkap Menkes Budi.
Hilirisasi Industri Farmasi
Pada kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga berkomitmen keras untuk mempercepat hilirisasi industri farmasi demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, target pertumbuhan 8 persen menjadi sesuatu yang harus dikejar sesegera mungkin. Lantaran ia tidak ingin Indonesia kehilangan kesempatan emas pada saat mengalami ledakan populasi generasi produktif, alias bonus demografi.
"Karena kalau tidak, kita kehilangan window of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi negara maju yang pendapatannya (income) harus 14 ribu dolar GNI per kapita," ujarnya.
Tak Ingin Middle Income Forever
"Sekali sudah kehilangan, sudah lose momentum, kita akan middle income forever (menjadi negara berpendapatan menengah selamanya)," kata Budi Gunadi Sadikin mengingatkan.
Menkes pun telah membujuk Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan agar alokasi anggaran untuk belanja kesehatan bisa lebih dihemat. Sebab, negara bisa menghabiskan hingga 16 persen dari porsi anggaran hanya untuk impor produk kesehatan.
"Memang semua belanja ini belum tertranslasikan menjadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan, karena sebagian besar masih impor. Jadi yang menikmati (enjoy) GDP growth dan job growth-nya itu negara lain," tegasnya.