Liputan6.com, New York - Perselisihan diplomatik mencuat di media sosial pada akhir pekan setelah pejabat Amerika Serikat (AS) dan Prancis saling melontarkan kritik tajam terkait pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk salah satu jabatan tertinggi di bidang hak asasi manusia (HAM).
Kontroversi bermula ketika Majelis Umum PBB menyetujui perpanjangan masa jabatan Volker Turk sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Sebanyak 144 negara mendukung keputusan tersebut, sementara 13 negara memilih abstain.
Advertisement
Dalam cuplikan video yang diunggah Perwakilan AS melalui platform media sosial X, Duta Besar AS Jeff Bartos mengatakan sistem HAM PBB telah kehilangan kredibilitas selama puluhan tahun. Ia menuding Turk telah membawa sistem tersebut ke ambang kematian.
Merespons tudingan tersebut, Perwakilan Tetap Prancis untuk PBB di Jenewa kemudian membagikan pernyataan AS itu di X dan menuding Washington telah kehilangan kewibawaan moralnya.
"AS pernah menjadi mercusuar HAM. Kini tidak lagi," tulis Perwakilan Prancis.
Mereka menambahkan bahwa AS kini berada dalam barisan yang sama dengan negara-negara yang selama ini menjadi lawannya, seperti Korea Utara dan Rusia.
"Dan dunia tidak lagi mendengarkan AS," tulis Perwakilan Prancis.
Melalui laporan resmi Anadolu Agency, Perwakilan AS untuk PBB Mike Waltz langsung menyebut tanggapan Prancis itu sebagai upaya memalukan untuk mengalihkan perhatian dari keputusan Paris yang dinilainya bersikap lunak terhadap sejumlah pelanggar HAM terburuk.
Ia menuding Prancis mendekati para penindas terburuk di dunia, sembari menggurui negara-negara demokrasi yang bebas dan berdaulat seperti AS, Inggris, dan Israel.
Perseteruan itu semakin memanas setelah anggota Kongres AS Randy Fine mengejek sejarah militer Prancis di platform media sosial yang sama.
"Bukankah kalian seharusnya sedang sibuk menyerah kepada musuh?" kata Fine, mengejek Prancis dengan mengungkit penyerahan negara itu kepada Nazi Jerman pada 1940.
Sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera, keputusan perpanjangan ini diambil atas rekomendasi kuat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang didukung penuh oleh Uni Eropa dan blok negara-negara Afrika. Mayoritas anggota PBB menilai Turk merupakan sosok imparsial yang berani menegakkan hukum internasional secara adil di berbagai wilayah konflik global.
Penolakan keras Washington dan Tel Aviv disebut berakar pada ketidakpuasan mereka terhadap netralitas Turk, yang dinilai bias dalam menyikapi konflik di Gaza serta dianggap gagal menindaklanjuti isu pelanggaran HAM terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, China.