Liputan6.com, Pyongyang - Kim Yo Jong, saudari perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang memiliki pengaruh besar, pada Senin (27/7/2026) mengecam ASEAN karena menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea. Ia menyebut sikap tersebut "bodoh dan tidak masuk akal".
Dalam forum regional tahunan yang digelar pekan lalu, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan keprihatinan mendalam atas berlanjutnya pengembangan senjata nuklir Korea Utara. ASEAN juga menekankan pentingnya dialog untuk "mewujudkan perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di Semenanjung Korea yang bebas nuklir".
Advertisement
Korea Utara sejak lama bersikeras bahwa negaranya berhak memiliki senjata nuklir dan mengembangkan rudal balistik, meski program tersebut dilarang berdasarkan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2023, Korea Utara memasukkan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam konstitusi.
Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita pemerintah KCNA, Kim Yo Jong menyatakan "sangat tidak puas" terhadap forum tersebut. Menurut dia, forum itu secara terang-terangan menunjukkan sikap bermusuhan dengan mengikuti seruan Amerika Serikat (AS) soal "denuklirisasi" dan mengabaikan konstitusi Korea Utara.
"Terus berpegang pada 'denuklirisasi Semenanjung Korea', yang secara konseptual maupun praktis telah kehilangan makna, menunjukkan kegagalan berpikir strategis dan logis, sekaligus menjadi wujud angan-angan liar yang bodoh dan tidak masuk akal," katanya.
Ia menambahkan, ASEAN harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan sebagai corong bayaran AS.
Pada Juni, Kim Yo Jong, yang memegang peran penting dalam komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara, menyatakan bahwa program senjata nuklir negaranya merupakan "jalan tanpa kemungkinan untuk mundur".
Sejak pertemuan puncak Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2019 gagal menghasilkan kesepakatan, Pyongyang berulang kali menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir tidak dapat diubah. Pertemuan itu berakhir buntu karena kedua pihak berbeda pandangan mengenai cakupan denuklirisasi dan pelonggaran sanksi.