Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya, dalam satu setengah bulan menjabat sebagai pemimpin program MBG dia pun telah melakukan sejumlah terobosan.
Nanik menyatakan telah meletakan dasar-dasar untuk perbaikan program MBG ke depan, meski tidak lama menjabat sebagai Kepala BGN. Di antaranya, mengganti lima pejabat eselon satu yang diambil dari lima kementerian lembaga, yaitu dari Kemenkes, Kemndikdasmen, Kemenkeu, BPKP dan Kejaksaan.
Advertisement
"Dengan diambil dari berbagai kementerian dan lembaga maka ke depan BGN akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya," kata Nanik dalam unggahan akun Fabooknya, Rabu (22/7/2026).
Nanik melanjutkan, saat ini juga sudah dibuat 11 Tim untuk melakukan reformasi total di BGN, mulai tim refocusing yaitu untuk memastikan 62 juta lebih penerima manfaat saat ini tepat sasaran.
"Pak presiden sudah menyetujui agar program MBG lebih ditujukan ke 3B ( Balita, Busui dan Bumil), anak -anak SD -SMP serta siswa semua tingkatan sekolah di kawasan 3T," tambahnya.
Nanik pun membentuk tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional, untuk memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai petunjuk teknis
"Ada juga tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional, karena tidak semua SPPG memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis," tuturnya.
Nanik juga telah membentuk tim MBG di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T), agar anak di wilayah tersebut juga dapat merasakan fasilitas negara seperti di wilayah lain.
"Kemudian juga ada tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar masih sulit dijangkau dengan transportasi umum. Ada juga tim efisiensi dll," tutupnya.
Gebrakan Lainnya
Dalam kesempatan terpisah, Asisten Khusus presiden Dirgayuza Setiawan mengungkapkan, ketika dipercaya Presiden memimpin BGN, hanya dalam satu setengah bulan, Nanik membongkar masalah dan meletakkan fondasi perbaikan, di antaranya sebanyak 3.000 dapur sudah diberikan klasifikasi A, B dan C berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan.
BGN mengevaluasi hampir 28.000 SPPG yang telah beroperasi, menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda.
"Ratusan miliar rupiah dikembalikan ke kas negara," tegasnya.