Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin ada kepala daerah yang kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, OTT menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Menurut Tito, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari pembekalan hingga penguatan sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan.
Advertisement
"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian pembinaan-pembinaan telah dilakukan," kata Tito dalam keterangan diterima, Senin (20/7/2026).
Ia mengatakan, para kepala daerah juga sebelumnya telah diberikan arahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat dikumpulkan di Sentul. Namun, OTT terhadap kepala daerah masih kembali terjadi.
"Pernah dikumpulkan juga oleh bapak presiden di Sentul, masih terjadi juga," ujarnya.
Faktor Integritas
Tito menilai, pemerintah memiliki keterbatasan dalam mencegah seluruh potensi pelanggaran karena kepala daerah merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat. Karena itu, faktor integritas pribadi menjadi hal penting dalam mencegah tindak pidana korupsi.
"Kita enggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tuturnya.
Mantan Kapolri itu berharap kasus OTT terhadap kepala daerah, termasuk di Lombok Barat, dapat menjadi pengingat bagi kepala daerah lainnya untuk melakukan introspeksi dan menjaga amanah jabatan.
"Jadi saya berharap dengan adanya OTT-OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," pungkas Tito.