Liputan6.com, Washington, DC - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus memperkuat kerja sama kemanusiaan dalam pencarian, identifikasi, dan pemulangan prajurit AS yang hilang pada Perang Dunia II di wilayah Indonesia.
Diperkirakan sekitar 1.972 personel militer AS yang dinyatakan hilang dalam perang tersebut masih berada di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Morotai, Biak, Ambon, hingga Papua.
Advertisement
Kerja sama itu diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bilateral antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Washington DC pada 13 April 2026.
Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan Duta Besar RI untuk AS Indroyono Soesilo ke Markas Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency atau DPAA di Honolulu, Hawaii, pada 7 Juli 2026.
Kunjungan itu dilakukan atas undangan Panglima Komando Pasifik AS Laksamana Samuel J. Paparo.
"Kerja sama ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan AS tidak hanya dibangun melalui kepentingan strategis, tetapi juga oleh nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Indonesia mendukung setiap upaya yang dilakukan secara sah, menghormati kedaulatan dan hukum nasional, serta melibatkan masyarakat lokal dalam mengembalikan kepastian kepada keluarga yang telah puluhan tahun menunggu. Diplomasi kemanusiaan seperti inilah yang memperkuat kepercayaan dan persahabatan kedua negara," ujar Indroyono.
Bersama Pemerintah Indonesia dan TNI, DPAA terus melakukan investigasi untuk mencari para prajurit yang hilang. Investigasi dilakukan melalui penelusuran arsip sejarah, survei arkeologi, wawancara dengan masyarakat, hingga ekskavasi di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka.
Saat mengunjungi markas DPAA, delegasi Indonesia memperoleh penjelasan mengenai tahapan ilmiah yang digunakan dalam proses tersebut. Tahapan awal meliputi penelitian arsip sejarah, survei lapangan, dan ekskavasi.
Proses selanjutnya dilakukan melalui identifikasi menggunakan antropologi forensik, odontologi, analisis DNA, serta pencocokan data medis militer. Seluruh tahapan itu bertujuan memastikan setiap identitas dapat dikembalikan secara akurat kepada keluarganya.
Prinsip "No One Left Behind" menjadi landasan utama dalam setiap proses tersebut. Karena itu, keberhasilan identifikasi tidak hanya menjadi capaian ilmiah, tetapi juga menghadirkan kepastian bagi keluarga yang telah menunggu selama puluhan tahun.
Upaya pencarian juga melibatkan masyarakat di sejumlah daerah. Mereka turut memberikan informasi maupun menyerahkan temuan yang diduga berkaitan dengan para prajurit yang hilang.
Keterlibatan masyarakat tersebut mencerminkan semangat kemanusiaan yang melampaui batas negara dan generasi.
Seluruh kegiatan DPAA di Indonesia dilaksanakan berdasarkan persetujuan resmi Pemerintah Indonesia. Pelaksanaannya tetap harus mematuhi ketentuan hukum nasional, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta menghormati nilai sejarah di setiap lokasi penelitian.
Selain memperkuat hubungan bilateral, kolaborasi itu membuka peluang pengembangan riset akademik, peningkatan kapasitas ilmu forensik, dan pelestarian sejarah. Kegiatan tersebut juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi penelitian.
Kolaborasi pencarian, identifikasi, dan pemulangan prajurit AS yang hilang tidak hanya menjadi bagian dari upaya menyelesaikan jejak sejarah. Kerja sama itu juga mempertegas eratnya hubungan kedua negara yang dibangun atas dasar kemanusiaan, saling menghormati, dan kepercayaan.
Melalui kerja sama tersebut, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis AS dalam membangun diplomasi yang berlandaskan kemanusiaan.
Sebagai salah satu kawasan penting dalam sejarah Perang Dunia II di Pasifik, Indonesia turut membantu menyelesaikan bab sejarah yang belum tuntas sekaligus menghadirkan kepastian bagi keluarga para prajurit yang selama puluhan tahun menantikan jawaban.