Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah menuntaskan penataan guru honorer sebelum membuka rekrutmen guru baru.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan tenaga pendidik benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak memunculkan persoalan baru.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan Cucun usai menghadiri pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Cucun, pemerintah saat ini masih melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional melalui inventarisasi jumlah sekolah, termasuk evaluasi terhadap sekolah yang akan digabung (merger). Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar penentuan jumlah guru yang dibutuhkan.
"Kita harus justru menjaga tentang tata kelola ini, jangan sampai ini baru selesai satu muncul lagi permasalahan. Ada guru honorer yang harus diselesaikan yang selama ini direkrut di daerah. Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, setelah kebutuhan guru dipastikan, pemerintah dapat menentukan mekanisme pengangkatan, baik melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun skema lain sesuai ketentuan.
Acuan Penyusunan APBN
Cucun menambahkan, hasil pemetaan kebutuhan guru juga akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2027.
"Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027," pungkasnya.
Cucun menambahkan, hasil pemetaan kebutuhan guru juga akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2027.
"Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027," pungkasnya.