Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan Kementerian HAM akan terus bersinergi dengan TNI dan Polri dalam penanganan berbagai persoalan di Papua. Hal itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan jajaran TNI dan Polri di Kantor Kementerian HAM, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas upaya TNI dan Polri yang dinilai telah menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan tugas, baik dalam penegakan hukum maupun menjaga keamanan di Papua.
Advertisement
"Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi yang besar sebesar-besarnya kepada TNI dan Polri atas kerja-kerja yang dilakukan selama ini, sudah menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai dasar, sebagai landasan dalam kerja-kerja penegakan hukum oleh teman-teman Polri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga oleh Polri dalam kerja-kerja memastikan keamanan di Papua," ujar Mugiyanto, Selasa (7/7/2026).
Terkait perkembangan situasi di Papua, Mugiyanto menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi prinsip utama dalam setiap langkah penanganan.
"Karena memang situasi di Papua kompleks menurut kami, maka penanganan di Papua membutuhkan keterlibatan, konsensus semua pihak yang ada di Republik ini," ucapnya.
Kasus Pembakaran Pesawat
Menurut dia, penyelesaian persoalan Papua memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari lembaga negara hingga tokoh masyarakat.
"Semua komponen bangsa legislatif, eksekutif, yudikatif para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian partai politik juga harus terlibat, melibatkan diri memberikan konsensusnya terkait penyelesaian strategis di Papua," sambung Mugiyanto.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi penanganan aparat terhadap kasus pembakaran pesawat milik AMA yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Menurut Mugiyanto, respons cepat aparat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani setiap tindak kekerasan yang terjadi.
"Jadi kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa kami responsif, aparat penegak hukum responsif bila ada persoalan-persoalan terkait kekerasan tindak-tindak pidana ditangani secepatnya. Itu menjadi komitmen kami dan itu sudah kami lakukan," jelas Mugiyanto.