Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk cadangan bitcoin (BTC) strategis menghadapi kendala hukum dan yurisdiksi.
Demikian dikutip dari the block seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa, (7/7/2026). Trump memaparkan, rencana untuk cadangan bitcoin itu sejak awal masa kepresidenannya. Sebagian besar cadangan itu didanai melalui bitcoin yang sudah dimiliki pemerintah melalui penyitaan kriminal atau perdata, dan cadangan aset digital terpisah.
Advertisement
Perintah itu juga mengarahkan Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan untuk menyusun strategi netral anggaran untuk memperoleh bitcoin yang tidak akan membebani wajib pajak.
Namun, pertanyaan belum diajukan tentang apakah Departemen Keuangan dapat secara legal mengelola cadangan itu.
Pembicaraan juga telah beralih ke penempatan cadangan di dalam Departemen Perdagangan. Isu keseluruhan yang dibicarakan mengenai apakah bitcoin dapat disimpan tanpa batas waktu mengingat volatilitas bitcoin.
Dalam pernyataan kepada the block juru bicara Gedung Putih menuturkan, pemerintah terus mengerjakan rencana untuk cadangan tersebut.
"Presiden Trump berkampanye dengan visi untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat global kripto dan teknologi mutakhir lainnya,” ujar Juru Bicara Liz Huston.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan visi presiden, pemerintahan Trump terus mengevaluasi struktur terbaik untuk cadangan bitcoin strategis dan persediaan aset digital Amerika Serikat.
Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan belum menanggapi permintaan komentar dari the block.
Pada April, penasihat kripto utama Gedung Putih, Patrick Witt berharap, “pengumuman besar” akan datang dalam beberapa minggu ke depan mengenai langkah selanjutnya untuk cadangan itu, tetapi hal itu belum terwujud.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
El Salvador Borong Bitcoin Lagi, Cadangan Tembus 7.696 BTC
Sebelumnya, Pemerintah El Salvador kembali menambah cadangan Bitcoin (BTC) nasional dengan membeli 8 BTC dalam sepekan terakhir. Langkah ini membuat total kepemilikan Bitcoin negara tersebut meningkat menjadi 7.696,37 BTC.
Dikutip dari Coinmarketcap, Minggu (28/6/2026), berdasarkan data resmi pelacak cadangan Bitcoin pemerintah El Salvador, kepemilikan negara itu bertambah dari 7.688,37 BTC menjadi 7.696,37 BTC. Pembelian kali ini merupakan bagian dari strategi akumulasi rutin yang telah dijalankan pemerintah, bukan pembelian dalam jumlah besar sekaligus.
Strategi Akumulasi Bertahap
Sejak mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada September 2021, El Salvador konsisten menerapkan strategi pembelian bertahap dalam jumlah kecil.
Pendekatan tersebut dinilai memungkinkan pemerintah terus menambah eksposur terhadap aset digital tanpa harus mengeluarkan dana besar dalam satu waktu. Strategi ini juga dianggap lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi harga Bitcoin.
Cadangan Bitcoin Terus Bertambah
Dengan total kepemilikan mencapai 7.696,37 BTC, El Salvador menjadi salah satu negara yang paling konsisten membangun cadangan Bitcoin.
Berbeda dengan sejumlah negara lain yang mulai mengurangi kepemilikan aset kripto atau masih sebatas mengkaji pembentukan cadangan Bitcoin, El Salvador justru terus meningkatkan jumlah kepemilikannya melalui pembelian rutin menggunakan dana negara.
Fokus pada Pembelian Jangka Panjang
Pemerintah El Salvador diperkirakan akan tetap mempertahankan strategi pembelian mingguan dalam jumlah kecil. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dan sesuai dengan pengelolaan anggaran negara.
Pelaku pasar kini menantikan pembaruan data berikutnya untuk melihat apakah El Salvador akan melanjutkan laju akumulasi yang sama atau menyesuaikan strateginya ketika cadangan Bitcoin nasional mendekati 7.700 BTC.
Selain itu, perkembangan kebijakan Bitcoin El Salvador juga terus menjadi perhatian, termasuk pembahasan yang masih berlangsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait implementasi kebijakan aset digital di negara tersebut.