Liputan6.com, Jakarta - Badan PBB untuk Anak-Anak (United Nations Children’s Fund/UNICEF) merilis temuan mengejutkan terkait penetrasi kecerdasan buatan (AI) di kalangan generasi muda. Anak-anak tercatat mengadopsi teknologi AI tiga kali lipat lebih cepat dibanding orang dewasa.
Fenomena ini memicu kekhawatiran besar mengenai dampak negatif, mulai dari penurunan kemampuan kognitif hingga ancaman deepfake pornografi.
Advertisement
Berdasarkan data terbaru dari survei terhadap 1.000 anak pengguna internet (usia 12-17 tahun) dan 1.000 orang tua di 10 negara, UNICEF mengestimasi sedikitnya 20 juta anak telah menggunakan AI.
Riset yang menggandeng firma IPSOS ini mengungkap bahwa sekitar 13 juta anak menggunakan AI untuk membantu belajar dan mengerjakan PR.
Ironisnya, lebih dari 2 juta anak (1 dari 10 anak) mengaku beralih ke AI untuk mencari jalan keluar atas masalah pribadi yang mencemaskan mereka.
"AI sudah ada di sini dan membentuk masa kecil anak-anak di seluruh dunia, baik menjadi lebih baik maupun lebih buruk," tulis UNICEF dalam laporannya, dikutip Selasa (7/7/2026).
"Banyak sistem AI menjangkau anak-anak tanpa adanya pagar pengaman. Aspek keselamatan tampaknya baru dipikirkan belakangan," UNICEF menambahkan.
Bayang-Bayang Kerusakan Otak
Anak-anak sebenarnya menyadari risiko ini. Sepertiga dari mereka khawatir AI digunakan untuk menipu atau menyebarkan hoaks. Sementara itu, seperempat lainnya takut foto atau video mereka dimanipulasi menjadi deepfake seksual yang vulgar.
Dampak buruk AI tidak hanya mengancam moral, tetapi juga fungsi otak. Studi MIT Media Lab (2025) memperingatkan bahwa ketergantungan berlebih pada AI memicu "atrofi kognitif" atau penyusutan kemampuan berpikir kritis.
Sejalan dengan itu, riset peneliti Italia (Januari 2026) bertajuk "The brain side of human-AI interactions in the long-term" mengungkap risiko ganda: AI dapat memicu delegasi kognitif yang mengikis kemampuan memproses informasi dan memecahkan masalah, sekaligus melemahkan kompas moral anak.
Celah Pornografi
Penyalahgunaan AI untuk menciptakan gambar tanpa busana juga kian meresahkan. Kasus terbaru menyeret fitur generatif pada Grok AI milik Elon Musk, yang memaksa pengawas komunikasi Inggris (Ofcom) turun tangan.
Meski Grok akhirnya membatasi fitur tersebut hanya untuk pelanggan berbayar, juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam langkah itu karena dinilai sekadar mengubah alat pembuat gambar ilegal menjadi layanan premium.
Jika anak-anak dengan mudah mengakses teknologi ini, aturan pemblokiran konten pornografi di bawah umur yang berlaku di berbagai negara terancam tidak berguna.
Merespons krisis ini, UNICEF mendesak pemerintah dan sektor swasta untuk mengintegrasikan hak-hak anak dalam tata kelola AI global. Langkah konkret yang diminta meliputi penguatan hukum pidana eksploitasi seksual berbasis AI, peningkatan literasi digital, serta kewajiban bagi korporasi untuk merancang sistem dengan transparansi dan keamanan maksimum.
"Ini adalah momen penentu. Pilihan yang kita ambil terhadap AI hari ini akan membentuk keselamatan, privasi, dan kesejahteraan anak-anak hingga dekade-dekade mendatang," UNICEF memungkaskan.