Liputan6.com, Jakarta - Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, membuka peluang mengakhiri masa jabatan lebih cepat dari jadwal. Pernyataan tersebut memicu spekulasi bahwa ia tengah mempertimbangkan untuk terjun ke dunia politik Prancis menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2027.
Dalam wawancara dengan surat kabar Prancis Les Echos, Lagarde mengatakan kemungkinan itu tetap terbuka meski masa jabatannya sebagai Presiden Bank Sentral Eropa baru akan berakhir pada Oktober 2027.
Advertisement
"Saya pikir suara Eropa harus terdengar dalam perdebatan pemilihan presiden Prancis. Jika perdebatan itu mengarah pada pandangan yang mengurangi posisi Prancis di dalam Eropa, saya rasa perlu dijelaskan mengapa itu akan menjadi jalan yang menyakitkan bagi negara dan warga kami," ujar Lagarde dikutip dari CNBC, Jumat (3/7/2026).
Saat ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk mendukung salah satu kandidat atau bahkan mencalonkan diri sebagai presiden, Lagarde tidak memberikan jawaban tegas.
"Saya akan bertanya kepada diri saya sendiri mengenai beberapa hal," katanya.
Pernyataan tersebut muncul ketika dinamika politik Prancis mulai menghangat menjelang Pilpres 2027. Berdasarkan sejumlah survei, pemimpin partai sayap kanan National Rally, Jordan Bardella, menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Presiden Emmanuel Macron, yang tidak dapat kembali mencalonkan diri karena telah menjalani dua periode masa jabatan.
Bersedia Diskusi Terbuka
Meski membuka peluang terlibat dalam politik, Lagarde menegaskan fokus utamanya saat ini tetap menjalankan tugas sebagai Presiden Bank Sentral Eropa.
"Masa jabatan saya berakhir pada Oktober 2027. Saya percaya tugas saya adalah menjaga stabilitas harga. Karena kita kembali berada dalam periode yang penuh gejolak, saya yakin kapten kapal Bank Sentral Eropa harus tetap berada di atas kapal," ujarnya.
Namun, Lagarde tidak menutup kemungkinan ikut berkontribusi dalam perdebatan politik menjelang Pilpres Prancis meski tetap menjabat di Bank Sentral Eropa.
Ketika ditanya apakah dirinya bersedia berdiskusi secara terbuka dengan para kandidat presiden dalam beberapa bulan mendatang, ia menjawab, "Itu sangat mungkin."
"Saya akan berbicara sebagai warga Prancis sekaligus warga Eropa karena saya sangat berkomitmen terhadap keduanya. Saya akan mengatakan bahwa demi masa depan ekonomi benua kita, Prancis harus memainkan peran yang menentukan. Tanpa lingkungan dan akar Eropa tersebut, prospek ekonomi setidaknya akan menjadi suram," lanjut Lagarde.
Pernyataannya muncul setelah laporan media pada Februari lalu menyebut ia tengah mempertimbangkan mundur lebih awal dari Bank Sentral Eropa. Saat itu, Bank Sentral Eropa membantah telah mengambil keputusan terkait isu tersebut.
Tantangan Fiskal Prancis
Wacana keterlibatan Lagarde dalam politik muncul ketika pemerintah Prancis menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Pemerintah saat ini tengah berupaya meloloskan pemangkasan anggaran sedikitnya 4 miliar euro atau sekitar US$ 4,6 miliar untuk menekan utang negara dan mengurangi defisit anggaran agar sesuai target Uni Eropa, yakni maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.
Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure, menegaskan pembahasan anggaran tidak boleh terganggu oleh dinamika Pilpres 2027.
"Ada situasi yang saling menguntungkan jika kita fokus pada anggaran, menemukan kompromi, dan memastikan Prancis memiliki anggaran yang dapat dijalankan. Di sisi lain, perdebatan besar mengenai 2027 dan seterusnya tetap bisa berlangsung," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan anggaran tidak boleh menjadi "sandera" kepentingan politik menjelang pemilu.
Sejak Emmanuel Macron terpilih kembali pada 2022, Prancis telah berganti lima perdana menteri, mencerminkan kondisi parlemen yang semakin terfragmentasi dan membuat proses reformasi ekonomi menjadi lebih sulit.
Lagarde pun mengingatkan bahwa para kandidat presiden harus berani menawarkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi negara.
"Prancis harus mengambil keputusan yang berani terhadap berbagai persoalan sulit. Para calon presiden memiliki kewajiban untuk mengkaji persoalan tersebut dan menawarkan solusi. Masyarakat Prancis memahami kondisi yang ada dan mereka mengharapkan kejujuran serta solusi, bukan sekadar janji," tutupnya.