Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data dan informasi terkait kader partainya yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2026 dan ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Surat itu berperihal Permohonan Data dan Informasi Terkait Program MBG.
Advertisement
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo membenarkan adanya surat tersebut. “Iya, benar,” kata dia saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (1/7/2026).
Dalam surat tersebut dijelaskan, permintaan data itu merupakan tindak lanjut atas Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 mengenai instruksi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPP PDIP menyatakan permintaan data kepada BGN juga dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal partai.
"Sehubungan dengan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 940/IN/DPP/II/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Instruksi Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang antara lain menginstruksikan kepada seluruh kader Partai pada Tiga Pilar (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) untuk tidak memanfaatkan Program MBG guna memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya, serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal Partai, DPP PDI Perjuangan memohon bantuan Saudara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan," demikian isi surat tersebut.
Klarifikasi dan Verifikasi Internal Partai
Dalam surat tersebut, DPP PDIP juga menyebut permintaan data dilakukan menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang diproses oleh aparat penegak hukum.
"Sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai," katanya.
Secara rinci, DPP PDI Perjuangan meminta BGN memberikan tiga jenis informasi, yakni:
1. Nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDI Perjuangan pada tiga pilar (struktural, legislatif, dan eksekutif).
2. Bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan Program MBG.
3. Data pendukung lain yang relevan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.