Bupati Bogor Rachmat Yasin menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantornya. Dalam pertemuan itu, Rachmat menyampaikan 3 hal yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta.
3 Hal tersebut yaitu pengendalian aliran sungai Ciliwung dari Bogor ke Jakarta, normalisasi aliran sungai dan penertiban ratusan vila di kawasan Puncak, Bogor.
"Hari ini sengaja saya sowan, matur ke Mas Jokowi dalam rangka menindaklanjuti pertemuan di Katulampa, ada 3 hal yang Pemkab Bogor ingin berikan untuk pemprov DKI," ujar Rachmat di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/1/2104).
Rachmat yang juga merupakan ketua DPD PPP Jawa Barat mengatakan untuk pengendalian Sungai Ciliwung, pihaknya melalui Bendungan Katulampa akan mengendalikan air yang masuk ke Jakarta. Sehingga saat hujan deras di kawasan Bogor, air dapat tertahan dan tidak langsung mengalir ke Jakarta.
"Pertama gimana upaya kita untuk menampung air dari Ciliwung sebelum alirannya deras ke Jakarta yang diukur melalui Katulampa. Kalau kita bisa pertahankan Katulampa ini di Siaga IV saja, insya Allah 40 persen suplai air di Ciliwung itu bisa dikendalikan oleh kita," ujar Rahmat.
Untuk itu, sejak awal Rachmat menyarankan agar Pemrov DKI segera mungkin membantu dan memuluskan perencanaan pembangunan 2 waduk di kawasan Bogor, yaitu waduk Ciawi dan waduk Sukamahi.
"Maka saran usulan kami dengan Mas Jokowi segera realisasikan waduk yang di Kecamatan Megamendung. Pertama di Desa Cipayung Dasar, dan kedua di Desa Sukamahi," kata Rachmat.
Hal kedua yang dapat Pemkab Bogor berikan untuk Jakarta menurut Rachmat adalah membuka kerja sama dengan DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) berupa pengerukan dan pelebaran sungai atau situ di kawasan Bogor.
"Daerah aliran sungai seperti di sungai Ciliwung dari hulu Bogor, atau dengan normalisasi situ dan sebagainya, itu juga akan dibantu oleh Pemprov DKI dari segi pembiayaan," ucap dia.
Rachmat mengakui pihaknya memang tak mampu membiayai program normalisasi, dikarenakan untuk melaksanakan program tersebut, membutuhkan anggaran yang cukup besar. "APBD kabupaten Bogor nggak sanggup untuk menormalisasi situ, supaya debit air yang ditampung lebih banyak dan tidak mengalir semua ke Kampung Pulo," kata dia.
Pembahasan ketiga, yaitu penertiban vila tanpa izin di kawasan Bogor. Rachmat mengaku, pihaknya akan tetap melanjutkan penertiban vila-vila yang melanggar tata ruang Kabupaten Bogor. Menurutnya, tidak hanya Bogor yang berkepentingan, penertiban vila liar juga akan berdampak bagi pemprov DKI Jakarta.
"Saya akan lanjutkan penertibkan villa yang tanpa izin. Karena itu juga mengganggu fungsi resapan air di Bogor," demikian Rachmat. (Tya/Sss)
3 Hal tersebut yaitu pengendalian aliran sungai Ciliwung dari Bogor ke Jakarta, normalisasi aliran sungai dan penertiban ratusan vila di kawasan Puncak, Bogor.
"Hari ini sengaja saya sowan, matur ke Mas Jokowi dalam rangka menindaklanjuti pertemuan di Katulampa, ada 3 hal yang Pemkab Bogor ingin berikan untuk pemprov DKI," ujar Rachmat di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/1/2104).
Rachmat yang juga merupakan ketua DPD PPP Jawa Barat mengatakan untuk pengendalian Sungai Ciliwung, pihaknya melalui Bendungan Katulampa akan mengendalikan air yang masuk ke Jakarta. Sehingga saat hujan deras di kawasan Bogor, air dapat tertahan dan tidak langsung mengalir ke Jakarta.
"Pertama gimana upaya kita untuk menampung air dari Ciliwung sebelum alirannya deras ke Jakarta yang diukur melalui Katulampa. Kalau kita bisa pertahankan Katulampa ini di Siaga IV saja, insya Allah 40 persen suplai air di Ciliwung itu bisa dikendalikan oleh kita," ujar Rahmat.
Untuk itu, sejak awal Rachmat menyarankan agar Pemrov DKI segera mungkin membantu dan memuluskan perencanaan pembangunan 2 waduk di kawasan Bogor, yaitu waduk Ciawi dan waduk Sukamahi.
"Maka saran usulan kami dengan Mas Jokowi segera realisasikan waduk yang di Kecamatan Megamendung. Pertama di Desa Cipayung Dasar, dan kedua di Desa Sukamahi," kata Rachmat.
Hal kedua yang dapat Pemkab Bogor berikan untuk Jakarta menurut Rachmat adalah membuka kerja sama dengan DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) berupa pengerukan dan pelebaran sungai atau situ di kawasan Bogor.
"Daerah aliran sungai seperti di sungai Ciliwung dari hulu Bogor, atau dengan normalisasi situ dan sebagainya, itu juga akan dibantu oleh Pemprov DKI dari segi pembiayaan," ucap dia.
Rachmat mengakui pihaknya memang tak mampu membiayai program normalisasi, dikarenakan untuk melaksanakan program tersebut, membutuhkan anggaran yang cukup besar. "APBD kabupaten Bogor nggak sanggup untuk menormalisasi situ, supaya debit air yang ditampung lebih banyak dan tidak mengalir semua ke Kampung Pulo," kata dia.
Pembahasan ketiga, yaitu penertiban vila tanpa izin di kawasan Bogor. Rachmat mengaku, pihaknya akan tetap melanjutkan penertiban vila-vila yang melanggar tata ruang Kabupaten Bogor. Menurutnya, tidak hanya Bogor yang berkepentingan, penertiban vila liar juga akan berdampak bagi pemprov DKI Jakarta.
"Saya akan lanjutkan penertibkan villa yang tanpa izin. Karena itu juga mengganggu fungsi resapan air di Bogor," demikian Rachmat. (Tya/Sss)