Persoalan birokrasi sudah menjadi masalah klasik yang dialami penduduk Indonesia. Meski penuh kekurangan, Pemerintah tetap bermimpi bisa menjalankan sistem birokrasi yang selama ini berlaku di negara-negara maju.
Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo berharap sistem pemerintahan di tanah air bisa meniru Singapura. Negara tetangga tersebut sudah bisa menjalankan sistem birokrasi yang dinamakan Dynamic Bureaucracy.
"Kita mimpikan kondisi dynamic bureaucracy, seperti saat ini Singapura, birokrasi yang memiliki kapabilitis, berorientasi memikir kedepan, melakukan inovasi terus menerus," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1/2014).
Eko mengakui, sistem birokrasi yang dianut Indonesia selama ini cenderung kaku. Birokrasi dijalankan hanya atas perintah Undang-Undang.
Kondisi ini justru akan menjadikan birokrasi Indonesia kurang bisa berinovasi untuk memikirkan apa yang akan dihadapi kedepan. Indonesia juga akan kurang berinovasi mengenai apa saja yang akan ditempuh.
"Anggaran tahunan yang dibuat setiap tahunnya cenderung membuat kita tidak kreatif, kita baru saja menyelesaikan anggaran tahun ini harus memikirkan lagi tahun depan," jelasnya.
Lebih lanjut sambung Eko, sistem-sistem kepemerintahan yang berlaku saat ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan, yang dinilainya, kurang bisa menciptakan efisiensi.
"Birokrasi kita jarang mencapai keberhasilan tapi sering dilakukan. Pengeluaran juga besar untuk penciptaan lapangan kerja tapi tingkat pengangguran juga masih tinggi," kata dia.
Melihat kekurangan tersebut, Eko menyarankan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera memikirkan persoalan tersebut demi mendukung Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.
"Kalau birokrasi mlempem, saya jamin Indonesia tidak akan berubah," pungkasnya. (Yas/Shd)
Baca Juga
Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo berharap sistem pemerintahan di tanah air bisa meniru Singapura. Negara tetangga tersebut sudah bisa menjalankan sistem birokrasi yang dinamakan Dynamic Bureaucracy.
"Kita mimpikan kondisi dynamic bureaucracy, seperti saat ini Singapura, birokrasi yang memiliki kapabilitis, berorientasi memikir kedepan, melakukan inovasi terus menerus," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/1/2014).
Eko mengakui, sistem birokrasi yang dianut Indonesia selama ini cenderung kaku. Birokrasi dijalankan hanya atas perintah Undang-Undang.
Kondisi ini justru akan menjadikan birokrasi Indonesia kurang bisa berinovasi untuk memikirkan apa yang akan dihadapi kedepan. Indonesia juga akan kurang berinovasi mengenai apa saja yang akan ditempuh.
"Anggaran tahunan yang dibuat setiap tahunnya cenderung membuat kita tidak kreatif, kita baru saja menyelesaikan anggaran tahun ini harus memikirkan lagi tahun depan," jelasnya.
Lebih lanjut sambung Eko, sistem-sistem kepemerintahan yang berlaku saat ini sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan, yang dinilainya, kurang bisa menciptakan efisiensi.
"Birokrasi kita jarang mencapai keberhasilan tapi sering dilakukan. Pengeluaran juga besar untuk penciptaan lapangan kerja tapi tingkat pengangguran juga masih tinggi," kata dia.
Melihat kekurangan tersebut, Eko menyarankan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera memikirkan persoalan tersebut demi mendukung Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.
"Kalau birokrasi mlempem, saya jamin Indonesia tidak akan berubah," pungkasnya. (Yas/Shd)
Baca Juga
Lebih Kaya dari Indonesia, Korsel Justru Lebih Berhemat
Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 9%, OJK: China Kiamat
Advertisement
