Liputan6.com, Jakarta: Tuntutan masyarakat Kabupaten Badung, Bali, atas kontribusi pendapatan parkir Bandara Udara Ngurah Rai mendapat sambutan positif. Baru-baru ini, PT Angkasa Pura I cabang Bali menyatakan bersedia memberikan jatah pendapatan parkir bandara sebesar 40 persen kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Pemberlakuan pembagian hasil tersebut mulai berlaku Januari 2001.
Kepala Cabang Angkasa Pura I I Gusti Made Dordy mengakui, tuntutan masyarakat mengenai pembagian pendapatan parkir bandara ke Pemerintah Daerah sudah lama dipikirkan. Namun, ia mengakui, hingga kini, hal itu belum bisa disepakati sepenuhnya, karena seluruh pendapatan masih harus disalurkan ke pusat dan ke cabang Angkasa Pura di daerah lain yang kekurangan dana. Itu sebabnya, menurut Dordy, Angkasa Pura I baru bisa memberikan sebagian pendapatan parkir ke kas daerah sebesar 40 persen.
Saban tahun, pendapatan bersih parkir Bandara Ngurah Rai mencapai Rp 700 juta. Kini, dengan penyisihan sekitar 40 persen atau Rp 300 juta dari pendapatan parkir, pendapatan asli daerah Pemda Badung meningkat menjadi Rp 283 miliar. Jumlah pendapatan yang relatif besar ini sekaligus mengokohkan Badung sebagai daerah yang siap melaksanakan otonomi daerah.(RSB/Yudah Prakoso dan Iwan Gunawan)
Kepala Cabang Angkasa Pura I I Gusti Made Dordy mengakui, tuntutan masyarakat mengenai pembagian pendapatan parkir bandara ke Pemerintah Daerah sudah lama dipikirkan. Namun, ia mengakui, hingga kini, hal itu belum bisa disepakati sepenuhnya, karena seluruh pendapatan masih harus disalurkan ke pusat dan ke cabang Angkasa Pura di daerah lain yang kekurangan dana. Itu sebabnya, menurut Dordy, Angkasa Pura I baru bisa memberikan sebagian pendapatan parkir ke kas daerah sebesar 40 persen.
Saban tahun, pendapatan bersih parkir Bandara Ngurah Rai mencapai Rp 700 juta. Kini, dengan penyisihan sekitar 40 persen atau Rp 300 juta dari pendapatan parkir, pendapatan asli daerah Pemda Badung meningkat menjadi Rp 283 miliar. Jumlah pendapatan yang relatif besar ini sekaligus mengokohkan Badung sebagai daerah yang siap melaksanakan otonomi daerah.(RSB/Yudah Prakoso dan Iwan Gunawan)