Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kerja mereka.
Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S. Deyang, saat bertemu dengan Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis 25 Juni 2026. Meski belum bersedia membeberkan angka pastinya, Purbaya menyebut besaran efisiensi tersebut terhitung cukup signifikan.
Advertisement
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Purbaya menegaskan bahwa langkah pengetatan anggaran tersebut sama sekali tidak akan mengurangi kualitas nutrisi maupun porsi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaiki. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.
Kemenkeu Ikut Awasi Satuan Pelayanan Gizi
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN juga memetakan sejumlah tantangan berat yang dihadapi dalam implementasi program MBG di lapangan, terutama yang berkaitan dengan aspek pengawasan di berbagai pelosok daerah.
Sebagai tindak lanjut konkret, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap membantu memperkuat sistem pengawasan. Kemenkeu akan melibatkan jajaran pegawainya di daerah untuk ikut memantau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya bilang begini, kalau begitu ya sudah. Yang menguasai di daerah-daerah biar saja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka setuju,” ujar Purbaya.
Purbaya menyatakan dukungan penuhnya terhadap segala bentuk upaya efisiensi, asalkan pelaksanaan program prioritas nasional ini tetap berjalan lancar dan tepat sasaran di masyarakat.
"Saya setuju (efisiensi), apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” tambah Menkeu.
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran tersebut disesuaikan dari rencana awal Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.